Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
meningkatkan pendidikan keislaman dan deradikalisasi kepada TKI.
"Jangan sampai mereka di luar negeri bukannya kerja, malah jadi
teroris," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid usai bertemu Presiden Jokowi
di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Nusron mengemukakan, dirinya dipanggil Presiden Jokowi terkait adanya
laporan bahwa ada delapan orang TKI di Korea Selatan (Korsel) yang
terindikasi masuk jaringan ISIS.
"Itu konsen Pemerintah Korea, dan mereka langsung dideportasi Pemerintah
Korea ke Indonesia, karena itu saya dipanggil Presiden yang meminta
supaya dipantau khusus, jangan sampai terulang. Kasarannya saya
ditegurlah agar pembinaan TKI di sana lebih baik jangan sampai
terinfiltrasi ikut-ikutan gerakan atau pengajian yang aneh-aneh,"
katanya.
Ia menyebutkan delapan TKI itu sudah dipulangkan sekitar sebulan lalu.
Mereka semuanya laki-laki, antara lain berasal dari Pati I
(Jawa Tengah) dan Indramayu (Jawa Barat).
Nusron menjelaskan, Pemerintah Korsel dengan teknologi yang dimiliki
dapat mendeteksi indikasi keterhubungan mereka dengan gerakan radikal
melalui jaringan sosial media yang digunakan para TKI itu.
"Sebelum dipulangkan mereka ditanya akan melakukan apa setelah itu,
mereka katakan ingin mati syahid di medan yang nyata. Itu yang membuat
mereka dipulangkan," ujar Nusron, mengutip keterangan pihak Korsel.
Para TKI tersebut sudah bekerja di sana sekitar tiga hingga empat tahun, dan mereka kerja di pabrik.
Nusron menyebutkan, pihaknya menyerahkan pembinaan dan pengawasan kepada
mereka yang sudah dipulangkan kepada Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri)
"Dari sisi kita, sebelum para TKI berangkat, kita kasih materi tentang
Islam dan kebangsaan. Arahnya agar mereka tidak sampai terjebak pada
pengajian yang aneh-aneh. Kan kita ada mekanisme sebelum berangkat,
yaitu pembinaan akhir pemberangkatan," katanya.
Menurut dia, pihaknya juga akan melakukan semacam deradikalisasi kepada pengurus masjid yang dikelola TKI di Korsel.
"Semua kita antisipasi dengan edukasi khusus, bagaimana beribadah dengan benar," katanya.
Nusron menyebutkan bahwa temuan adanya TKI maupun tenaga kerja wanita
(TKW) yang terindikasi terhubung dengan gerakan radikal baru ada di
Korsel.
"Di negara lain belum ada laporan, yang banyak terkait kasus narkoba dan TKW hamil tanpa suami," katanya menambahkan.
Presiden Jokowi minta BNP2TKI tingkatkan deradikalisasi
Selasa, 24 Mei 2016 16:09 WIB