Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pihaknya akan segera
merampungkan paket kebijakan hukum.
"Saya kira memang harus
segera dilakukan karena antara hukum dan reformasi bidang ekonomi itu
tidak bisa dipisah-pisahkan beriringan maka kita tunggu saja, sabar,
dalam waktu mungkin satu dua minggu ini mudah-mudahan sudah ada
hasilnya," kata Wiranto di Jakarta, Selasa malam.
Dia menuturkan
pihaknya masih menggarap paket kebijakan hukum itu yang mana cakupannya
luas karena menyangkut sektor kehidupan masyarakat.
"Ini sedang digarap. Paket kebijakan hukum itu kan tidak kemudian
seenaknya kita mengubah regulasi, tidak seenaknya kita membuat aksi ya.
Karena kebijakan hukum itu kan juga menyangkut banyak sektor kehidupan
nasyarakat kita," tuturnya.
Wiranto mengatakan perencanaan matang harus dilakukan sebelum meluncurkan paket kebijakan hukum itu.
"Bicara reformasi hukum atau katakanlah revitalisasi hukum nasional
kita ini kan perlu suatu perencanaan yang matang ya sebelum kita
luncurkan di masyarakat," tuturnya.
Dalam menyusun paket kebijakan itu, Wiranto menuturkan pihaknya
telah mendata dengan mengadakan rapat untuk menginventarisasi
permasalahan-permasalahan yang menyangkut masalah hukum yang akan
direformasi.
"Apakah yang menyangkut instrumennya, apa yang menyangkut perilaku
aparat-aparatnya, menyangkut masalah budaya hukum di masyarakat, itu
semuanya kita data semua," tuturnya.
Setelah melakukan pendataan, dia mengatakan pihaknya melakukan
pemilahan terkait bagian instrumen hukum yang harus diprioritaskan.
"Kita melakukan pemilahan-pemilahan mana yang kita dahulukan untuk
supaya kita luncurkan sebagai kebijakan baru dalam rangka reformasi
hukum," ujarnya.
Menkopolhukam ingin segera rampungkan paket kebijakan hukum
Selasa, 4 Oktober 2016 23:02 WIB