Bogor (ANTARA GORONTALO) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong
peran Muslimat Nahdlatul Ulama dalam mengatasi kemiskinan di wilayah
pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat produk unggulan
di desa masing-masing.
"Mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian. Konsep
petik, olah, kemas jual sangat relevan untuk meningkatkan nilai jual
produk sekaligus memberdayakan masyarakat desa," kata Khofifah dalam
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU 2017 di Sentul, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat Sabtu.
Khofifah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU menyebutkan
jumlah masyarakat miskin di pedesaan dua kali lipat lebih banyak dari
perkotaan. Dan kebanyakan adalah warga NU.
Berdasarkan data BPS pada September 2016 lalu angka kemiskinan di
kota mencapai 7,73 persen, dan di desa sebesar 13,96 persen.
Perbandingan tersebut tidak banyak berubah dari periode yang sama di
tahun 2015 dimana angka kemiskinan kota mencapai 8,22 persen dan desa
14,09 persen.
Sedangkan pada Maret 2016, lanjutnya perbandingan antara kemiskinan
masyarakat kota dan desa masih berbeda dua kali lipat. Yakni kemiskinan
kota mencapai 7,79 persen dan desa 14,11 persen.
"Muslimat NU memiliki peran untuk fokus menangani persoalan kemiskinan di wilayah pedesaan," kata Khofifah.
Menurutnya hampir semua desa memiliki produk khas unggulan. Namun,
karena minimnya modal, pengetahuan dan pendampingan menjadikan produk
tersebut tidak dapat berkembang dan memiliki nilai jual yang rendah
sehingga profit yang dihasilkan pun sangat kecil.
Oleh karena itu, lanjutnya perlu pendampingan secara berkelanjutan
dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat di pedesaan. Muslimat NU
harus aktif membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah
maupun swasta agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik.
Khofifah mengingatkan penguatan ekonomi di Muslimat NU belum
berjalan seperti diharapkan. Berbeda dengan layanan pendidikan dan
dakwah relatif cepat. Sehingga perlu dibangun aspek spesial dan
berkaitan dengan efektivitas sosial ekonomi.
"Dakwah bil maal harus diperkuat dengan koperasi anisa, YPM dan YKM serta pesantren," katanya.
Rapimnas Muslimat NU 2017 dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang memanfaatkan
momen tersebut untuk mensosialisasikan program dana desa.
Eko mendorong peran aktif Muslimat NU dalam mengawal program
pemerintah yakni dana desa, dengan memastikan dana tersebut dapat
digunakan untuk pembangunan, dan mensejahterakan masyarakat melalui
usaha perekonomian.
Rapimnas Muslimat NU 2017 merupakan rangkaian awal dari Harlah ke-71
organisasi perempuan NU yang diikuti 342 peserta yang terdiri dari 34
pimpinan wilayah dan 74 pimpinan cabang se Indonesia.
Mensos dorong Muslimat NU atasi kemiskinan pedesaan
Minggu, 26 Maret 2017 13:54 WIB