Denpasar (ANTARA GORONTALO) - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti menilai kinerja
Pers dalam menyoroti hasil-hasil pembangunan menyangkut berbagai aspek
kehidupan sekarang ini cukup baik sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
"Sebaliknya terhadap kekurangan yang harus disempurnakan Pers
melakukan kritik membangun yang sehat dan bertanggung jawab," kata
Dirjen IKP Kominfo Niken Widiastuti pada Editors Forum di Kuta, Bali,
Jumat.
Ia mengatakan, Pers merupakan salah satu pilar demokrasi di
Indonesia yang bertanggung jawab, karena telah memikirkan dampak dari
setiap informasi yang akan disiarkan.
Oleh sebab itu insan Pers berpikir jauh tentang dampak terhadap isu-isu yang diangkat.
Ia menambahkan, oleh sebab itu pemerintahan Jokowi-JK tidak
melakukan pemberedelan terhadap penerbitan pers seperti yang pernah
dilakukan pada zaman orde baru.
Lebih-lebih sekarang dengan berkembangnya media sosial yang
memanfaatkan jasa internet selama 24 jam yang telah dimanfaatkan oleh
132 juta, hampir separuh penduduk Indonesia.
"Namun lewat media sosial menjadikan dunia tidak sehat, karena
selain menyebarkan informasi yang positif yang bermanfaat, sebagian
kecil lainnya menyuguhkan hal-hal negatif seperti kebencian," ujarnya.
Kondisi demikian dapat mengubah perilaku yang menyebabkan seseorang
mudah emosi dan cepat marah. Oleh sebab itu pemerintah bekerja sama
dengan Pers untuk mengatasi berita-berita bohong karena hal itu dapat
mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa.
Ia mengatakan, pihaknya selama tahun 2016 telah menutup sebanyak
800.000 akun karena menyebarkan informasi negatif seperti SARA,
pornografi, judi dan akun lainnya yang tidak memiliki tanggung jawab.
Ia mengharapkan melalui kegiatan Editors Forum mampu memperoleh
masukan sebagai bahan pemerintah melakukan penataan dan perencanaan
dalam menggandeng media untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil-hasil
pembangunan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran agar pengguna
media sosial memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebenaran informasi
yang disebarluaskan, katanya pula.
Sementara Deputi VI Kementerian Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan Arief Moekayat mengatakan mengatakan, pihaknya melakukan
koordinasi dengan 13 kementerian dan kelembagaan yang bersifat teknis.
Hal itu dilakukan menyangkut kinerja instansi teknis yang perlu
dikoordinasikan sesuai dengan tugas Menko Polkam dengan tetap mendukung
pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Dirjen IKP menilai kinerja pers cukup baik
Jumat, 21 April 2017 18:08 WIB