Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para
pejabat memahami area-area rawan korupsi sehingga tidak terjerumus dalam
praktik menyimpang dalam pemerintahan.
"Memahamilah area rawan korupsi," kata Tjahjo Kumolo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Tjahjo menyebutkan area rawan korupsi itu meliputi perencanaan
anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa,
retribusi dan pajak, dan jual beli jabatan.
"Kalau seluruh pejabat, mulai dari saya sampai lurah atau kepala
desa memahami ini, saya kira akan tertib. Aturannya ada semua, UU-nya
ada semua, ada pengawasan melekat semua," ucapnya, menegaskan.
Terkait dengan banyaknya pejabat daerah terjaring praktik korupsi,
Tjahjo mengatakan upaya mencegah sudah dilakukan cukup panjang.
"Saya masuk sudah dengan BPK, KPK, e-planning digiatkan, sekarang
juga sedang dikerjakan konsep untuk inspektorat, sehngga fungsi
pengawasan dan pencegahan ditingkatkan," tuturnya.
Mendagri juga mengapresiasi KPK yang rajin melakukan OTT. "Dengan
semakin banyak OTT KPK jangan dicurigai KPK melampaui kewenangan, justru
itu untuk memberikan shock terapi," ujarnya.
Tjahjo menyebutkan ke depan sesuai arahan Presiden Jokowi, fungsi
inspektorat akan dioptimalkan untuk mencegah praktik korupsi.
"Apa fungsi inspektorat daerah? Dengan KPK masuk berarti kan
inspektorat nggak jalan. Padahal membangun pemerintahan yang bersih,
berwibawa, itu perlu. Ya revolusi mental, nggak bisa sekejap, butuh
waktu. Semua berpulang ke kita," demikian Mendagri.
Mendagri minta pejabat pahami area rawan korupsi
Kamis, 22 Juni 2017 19:39 WIB