Korsel fokus koeksistensi damai dengan Korut

Seoul (ANTARA) - Korea Selatan mengalihkan fokus kebijakan ke arah hidup berdampingan secara damai dengan Korea Utara alih-alih melakukan tekanan dan konfrontasi, sebagaimana dituangkan dalam Buku Putih Unifikasi Korea, laporan tahunan Kementerian Unifikasi Korsel, yang dirilis Senin.

Laporan yang tertuang itu "bernada" sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Dokumen tersebut mencerminkan upaya pemerintahan Korea Selatan, kini di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung sejak Juni 2025, untuk memperbaiki hubungan semenanjung Korea berdasarkan rasa saling percaya.

Pemerintahan Korsel, yang sebelumnya cukup konservatif di bawah Yoon Suk Yeol, berupaya membawa perubahan di Korea Utara lewat tekanan dan masuknya informasi dari luar.

Buku Putih terbaru tersebut memuat tiga prinsip utama, yakni Korea Selatan menghormati sistem Korea Utara, tidak mengejar reunifikasi melalui penyerapan, serta tidak terlibat dalam aktivitas bermusuhan.

Berdasarkan prinsip-prinsip itu, Pemerintah Korea Selatan menetapkan kebijakan utamanya sebagai koeksistensi dan pertumbuhan bersama secara damai di semenanjung Korea.

Di antara langkah-langkah yang disebutkan itu, pemerintahan Lee memutuskan untuk menghentikan pengiriman selebaran anti-Pyongyang ke Korea Utara dan menghentikan siaran melalui pengeras suara di sepanjang wilayah perbatasan, sebagai upaya meredakan ketegangan militer dan membangun kembali kepercayaan.

Dokumen tersebut juga menguraikan rencana untuk menghidupkan kembali Pakta Militer 19 September, yang ditandatangani mantan presiden Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 2018, serta mengejar kesepakatan bilateral untuk membangun fondasi sistematis bagi koeksistensi damai.

Perubahan prioritas kebijakan terlihat jelas dari penggunaan bahasa dalam Buku Putih tersebut. Penyebutan "perdamaian" dan "koeksistensi damai" melonjak menjadi 196 kata dari sebelumnya 29 kata; sedangkan "pertemuan" atau "dialog" meningkat menjadi 58 kata dari sebelumnya 16 kata.

Sebaliknya, bagian soal hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara dipangkas secara signifikan. Istilah "HAM Korea Utara" turun menjadi 26 kali dari sebelumnya 156 kali, sementara "kebebasan" turun menjadi tiga kata dari sebelumnya 43 kata dalam Buku Putih tersebut.

Penyebutan "pembelot Korea Utara" pun anjlok menjadi hanya 10 kali dari sebelumnya 203 kali.

Meski Seoul menawarkan pendekatan secara damai, hubungan antar-Korea tetap praktis membeku. Tidak ada pertukaran manusia antar-Korea selama lima tahun terakhir dan tidak ada pertukaran ekonomi sama sekali, menurut Buku Putih tersebut.

Sementara itu, Pyongyang semakin memperkuat "Kebijakan Dua Negara", doktrin resmi bahwa Korut dan Korsel sedang berperang, dengan merevisi konstitusi untuk menghapus semua referensi mengenai reunifikasi dan memutus hubungan yang tersisa dengan Seoul.

Sumber: Yonhap

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Buku Putih Unifikasi Korsel utamakan koeksistensi dengan Korut