Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Provinsi Gorontalo mendapatkan tambahan anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp37 miliar, yang sudah masukkan ke APBN perubahan tahun 2017.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku tambahan anggaran itu dilalui dengan perjuangan panjang, baik lewat lobi ke Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI.
"Kami perjuangkan juga ke Kementrian Keuangan dan Banggar DPR telah disetujui kurang lebih ada sekitar Rp37 miliar yang akan ditambahkan lagi ke DAU pada APBN-Perubahan," kata Rusli saat menggelar konferensi pers, Rabu.
Menurutnya, ini merupakan kabar gembira bagi kita semua, karena mengingat ada beberapa program pada tahun ini belum terlaksana karena daerah mengalami kekurangan dana yang diakibatkan pelimpahan kewenangan guru tingkat SMA/SMK ke pemerintah provinsi.
Pelimpahan kewenangan guru tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun tidak dibarengi dengan kebijakan penambahan anggaran.
"Ini yang mendorong saya kurang lebih selama seminggu berada di Jakarta untuk terus mengawal agar daerah tidak kekurangan anggaran," tegas Rusli.
Sehingganya ke depan untuk memaksimalkan program 2017 yang sempat tertunda, lewat kebijakan anggaran tersebut pihaknya dapat bernafas dengan lega, karena anggaran tersebut bisa digunakan lagi untuk kepentingan program masyarakat.
Dijelaskan, kewenangan pelimpahan guru tingkat SMA/SMK ke pemerintah provinsi, membuat postur APBD tahun 2017 mengalami perubahan, dimana belanja untuk pegawai lebih besar dibandingkan belanja publik.
"Akibatnya banyak program kerakyatan yang belum bisa dilaksanakan karena harus membayar gaji guru, yang berjumlah kurang lebih sekitar 2.875 orang, otomatis ini memakan biaya yang cukup besar," terangnya.
