Bandung (ANTARA GORONTALO) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
menegaskan kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan secara tidak sah (illegal fishing) sebagai upaya menjadikan bangsa dan negara Indonesia berdaulat di mata dunia.
"Kita harus jadi negara berdaulat. Kita memastikan laut masa
depan bangsa, maka dipegang kemerdekaannya. Kekuasaannya di tangan
kita," ujarnya saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa baru Institut
Teknologi Bandung (ITB) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung,
Jawa Barat, Jumat.
Susi mengatakan, tanpa ada kedaulatan semacam itu, maka dapat
menjadi pintu masuk bagi para mafia untuk mengacaukan situasi kelautan
di Indonesia.
"Tanpa kedaulatan, kita tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauan. Nanti akan ditekan oleh seseorang," katanya.
Salah satu langkah agar Indonesia berdaulat, ia pernah mengundang
duta besar dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Philipina,
Malaysia dan Australia untuk mengadakan pertemuan pada 2014.
Ia pun memaparkan bahwa kegiatan illegal fishing
yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan nelayan negara-negara
tersebut akan ditenggelamkan tanpa ada kompromi apapun, termasuk modus
komoditas pindah kapal di laut (transhipment) .
"Kita akan mulai memoratorium dan melarang transhipment, dan kalau tertangkap kalau illegal akan saya tenggelamkan," ujarnya.
Dengan kebijakannya itu, ia menegaskan, berdampak positif bagi biota laut Indonesia.
Sebelum
dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri, Susi
menilai, stok ikan di perairan Indonesia hanya berjumlah 6,5 juta ton,
namun kini pada 2017 terjadi peningkatan hingga 12,5 juta ton.
Tak hanya menyasar ikan dari pencurian, ia juga menyatakan,
kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menyelamatkan kehidupan nelayan
lokal, pengusaha, dan pihak-pihak terkait.
"Pertama kali dalam sejarah neraca perdagangan ikan, kita nomor
satu di Asia Tenggara. Jadi, ketahuan Vietnam dan Thailand itu dari mana
asal ikannya," demikian Susi Pudjiastuti.
Susi: Tenggelamkan kapal jadikan Indonesia berdaulat
Jumat, 18 Agustus 2017 18:26 WIB