Yogyakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
berjanji lebih selektif memilih rekanan atau kontraktor pasca operasi
tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada
Direktur Jenderal Hubungan Laut atas dugaan kasus suap proyek pelabuhan.
"Ke depan saya akan berkonsentrasi bagaimana proses penunjukan
kontraktor dan rekanan kita," kata Menteri Budi seusai menghadiri
Seminar Nasional bertajuk "Bandara Kulonprogo dan Akselerasi Pembangunan
Ekonomi Yogyakarta" di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Budi, selama ini dirinya memang lebih berkonsentrasi
terhadap fungsi pelabuhan dan bandara. Pasca kejadian itu, menurut dia,
seluruh pengerjaan proyek di Kementerian Perhubungan akan terus dikawal
untuk memastikan sesuai speaifikasi atau tidak.
"Itu sebetulnya dunia saya sebelumnya, oleh karena itu kita akan lebih masuk ke situ," kata dia.
Ia mengatakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di
lingkungan kementeriannya sebetulnya telah dimulai sejak pertama dirinya
menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
"Sejak saya masuk kita langsung melakukan operasi tangkap
tangan (OTT), misalnya kita lakukan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan
Samarinda. Di Samarinda kita bisa menyelamatkan lebih dari Rp400
miliar," kata dia.
Terkait peristiwa OTT KPK terhadap Direktur Jenderal
Hubungan Laut, Budi meminta maaf kepada seluruh pihak. Kasus itu,
menurut di, diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pihak.
"Jadi saya minta maaf atas kejadian itu dan ini menjadi pembelajaran buat kami," kata dia.
Sebelumnya, uang senilai Rp20,74 miliar disita KPK pada kasus suap
Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny
Budiono.
Suap tersebut salah satunya terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Menhub janji lebih selektif pilih rekanan
Jumat, 25 Agustus 2017 21:35 WIB