Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Komisi I DPR RI akan segera memanggil Panglima
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo untuk
mengklarifikasi pernyataannya terkait adanya impor senjata ilegal, dan
ratusan senjata yang ditahan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
"Rencananya Selasa (3/10) kami akan rapat dengan menteri pertahanan
dan Panglima TNI, namun batal karena beliau melakukan gladi bersih untuk
Hari Ulang Tahun TNI 5 Oktober sehingga akan dijadwal ulang," kata
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari di Gedung Nusantara I,
Jakarta, Senin.
(Baca juga: Presiden sudah dapat penjelasan Panglima TNI soal pengadaan senjata)
Dia mengatakan pemanggilan Panglima TNI untuk dimintai keterangan
merupakan hal penting karena perlu diklarifikasi apa yang diungkapkannya
dan tindakan BAIS TNI.
Menurut dia, pembelian senjata untuk kepentingan militer harus ijin
pihak militer atau dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan (Menhan),
namun dirinya belum bisa memastikan apakah BAIS memiliki kewenangan
untuk mengcek spesifikasi senjata yang masuk ke Indonesia.
(Baca juga: Polri pesan 5000 senjata ke Pindad)
"Saya belum tahu apakah BAIS memiliki kewenangan untuk mengecek
spesifikasi senjata, saya belum baca UU yang mengaturnya secara rinci,"
ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa rapat
dengan Panglima dan Menhan pada mulanya membahas mengenai anggaran
Kementerian Pertahanan/TNI bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
(Baca juga: Jumlah senjata pesanan BIN 591 pucuk)
Namun, ia menambahkan, karena ada masalah penting, seperti senjata
api, maka setengah waktunya akan membahas terkait hal itu.
DPR segera panggil Panglima TNI terkait senjata api
Senin, 2 Oktober 2017 18:09 WIB