Ambon (ANTARA GORONTALO) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Ambon,
Maluku, Senin, memberikan pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri
untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Presiden Joko
Widodo untuk mengingatkan bahwa politik TNI dan politik Polri sama yakni
politik negara, semuanya dicurahkan untuk menjaga keutuhan NKRI,"
katanya.
Panglima menegaskan, sosok prajurit TNI dan Polri harus taat pada
hukum dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, serta
taat kepada atasan. Artinya ketaatan itu berjenjang dari bawah ke atas,
atasan TNI dan Polri adalah Presiden RI yang dipilih secara sah dan
konstitusional.
"Soliditas TNI dan Polri itu merupakan dua tonggak yang kuat
menjaga keutuhan NKRI, itu akan mewujudkan stabilitas keamanan dan
stabilitas politik. Dengan kondisi tersebut, pembangunan akan berjalan,
investasi berjalan dan ekonomi akan meningkat," katanya.
"Saya mengingatkan juga tahun depan adalah tahun politik dan
Presiden mengingatkan bahwa TNI dan Polri harus saling mengontrol," ujar
Panglima.
Ia mengatakan pada saat mengunjungi Akademi Kepolisian, di hadapan
para Kapolres, Kapolda dan Pejabat Utama Kepolisian, dirinya meminta
tolong kepada para Kapolres dan jajarannya agar ikut mengontrol
prajurit-prajurit TNI di mana pun mereka bertugas.
"Apabila ada yang berbuat tidak netral, ingatkan dan laporkan
secara berjenjang dan diingatkan kepada pelakunya untuk melaporkan
kepada atasannya dan sampaikan kepada saya," katanya.
"Begitu juga Kapolri minta tolong kepada saya, kalau ada aparat
kepolisian yang tidak netral, TNI mengingatkan dan kita saling
mengingatkan, karena dalam pesta demokrasi harus ada yang menjadi
penengah yakni TNI dan Polri. Menjadi penengah harus bisa diterima oleh
kedua belah pihak yang bertengkar atau berselisih pendapat. Jadi
kuncinya penengah harus netral," tegasnya.
Disinggung calon kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali
kota yang berasal dari anggota TNI dan Polri yang masih aktif, menurut
Panglima sepanjang belum mendaftarkan atau belum ditetapkan sebagai
calon itu tidak ada masalah. Tetapi setelah ditetapkan sebagai calon
perlu jaga jarak dan netral.
"Di Maluku ada Kepala Korps (Kakor) Brimob Irjen Pol Murad Ismail,
calon gubernur, apa yang dilakukannya selama ini, tidak ada masalah,
tetapi begitu sudah mendaftar dan sudah ditentukan sebagai calon
gubernur, saat itu juga harus jaga jarak dan netral," katanya.
Panglima TNI juga mengingatkan kepada Pangdam XVI/Pattimura dan
para Danrem untuk mampu memetakan daerah-daerah yang sering terjadi
konflik, dan perlu mengetahui tokoh-tokoh masyarakat di daerah konflik
dan apa penyebabnya.
"Sejak awal harus bisa menetralisir apabila terjadi konflik. Kita
perlu mengetahui tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah-daerah konflik
dan meminta bantuan kepada tokoh-tokoh tersebut untuk menyelesaikan
masalah bersama-sama dengan kepolisian," katanya.
Panglima juga mengaku bangga, karena selama memberi pengarahan
tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang menyampaikan pertanyaan
bersifat kepentingan pribadi, dan menyarankan agar lebih sering diadakan
pengarahan baik oleh pimpinan TNI maupun Polri.
"Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, semua pertanyaan dan saran
untuk kepentingan tugas TNI dan Polri. Karena ada yang minta kapal untuk
pelaksanaan tugas, itulah hebatnya prajurit TNI dan Polri," kata
Panglima TNI.
Panglima minta prajurit TNI/Polri netral pada Pilkada 2018
Senin, 20 November 2017 19:02 WIB