Jakarta (ANTARA GORONTALO)- Plt Ketua DPR, Fadli Zon, menginginkan Indonesia
mengambil peran lebih besar di dalam ASEAN guna menuntaskan kasus
kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
"Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan juga
peemimpin di ASEAN, saya kira harus betul-betul serius menanggapi
persoalan ini," kata dia, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, ASEAN masih belum berfungsi dengan baik dalam menangani
kasus Rohingya, bahkan organisasi Asia Tenggara itu cenderung menutup
mata karena adanya sistem konsensus.
Untuk itu, politisi Gerindra itu menegaskan, Indonesia sebagai
pemimpin di ASEAN harus mampu memainkan perannya dalam melakukan
diplomasi terkait penyelesaian konflik Rohingya secara permanen.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) mendesak ASEAN segera membahas secara spesifik mengenai
penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis
Rohingya.
Siaran pers Kontras, Sabtu, menyatakan pihaknya meminta ASEAN untuk
membuat satu buah Pertemuan Istimewa untuk membahas secara spesifik
penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.
Hal tersebut, lanjutnya, termasuk mengenai pertolongan humaniter,
akses keadilan dan kekuatan alternatif untuk meredam konflik yang
terjadi di daerah tersebut selain kekuatan militer yang represif.
Kemudian, pemerintah Indonesia dinilai harus mengambil inisiatif
untuk menyusun beberapa rekomendasi dalam penyelesaian konflik yang
terjadi kepada etnis Rohingya, termasuk penanganan kelompok minoritas
Rohingya yang menjadi "internally-displaced persons" atau terbengkalai
di beberapa pos transit pengungsi di beberapa Negara anggota ASEAN dan
Australia.
Ketiga, Kontras mendesak pemerintah Indonesia harus segera meminta
Negara Myanmar untuk menarik pasukan keamanan di Rakhine yang pada
akhirnya menimbulkan ancaman dan rasa takut lebih lanjut terhadap etnis
tersebut.
Menurut LSM tersebut, hal itu penting guna meminimalkan potensi
konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rohingya.
Kontras mengeritik hasil KTT ASEAN ke-31 Filipina pada November 2017
menyesalkan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pemimpin pemimpin
ASEAN dan beberapa pemimpin negara lain tersebut tidak membahas secara
menyeluruh mengenai peran dan resolusi ASEAN mengeni krisis Rohingya.
Pertemuan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu dinilai
lebih mengedepankan isu yang berkenaan dengan code of conduct Laut Cina
Selatan, terbukanya kerja sama ekonomi baru dengan Rusia, ancaman
terorisme, tekanan ancaman nuklir dari Korea Utara, dan juga kunjungan
pertama dari para pemimpin baru di Uni Eropa dan PBB.
Fadli Zon: ASEAN harus tuntaskan kasus Rohingya
Sabtu, 23 Desember 2017 19:42 WIB