Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi Rp3.000 per
liter dalam Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memicu merangkaknya
biaya logistik sebanyak tujuh hingga 10 persen, kata Ketua Asosiasi
Logistik Indonesia Zaldy Masita.
"Kalau kita lihat biaya logistik, itu bisa naik tujuh sampai 10 persen," kata Zaldy setelah dikonfirmasi di Jakarta, Senin
Zaldy menyebutkan kenaikan biaya logistik tersebut juga memicu mendongkraknya biaya transportasi sebesar 20-30 persen.
Namun, dia menambahkan dampak kenaikan biaya logistik dan biaya
transportasi tersebut, imbas terbesarnya ke barang-barang sembako,
seperti beras, minyak goreng dan lainnya.
"Kontribusi sembako terhadap logistik itu besar, yang paling berat itu sembako," katanya.
Dia mengatakan konsumen yang akan menanggung beban kenaikan kedua biaya tersebut.
"Dibebankan ke konsumen dan kita lihat dampak terbesarnya di barang-barang sembako," katanya.
Untuk itu, Zaldy meminta kepada pemerintah untuk melakukan
pengurangan dampak ke harga sembako sebelum menaikkan harga BBM
bersubsidi dengan memfokuskan dana subsidi ke sembako sebagai salah satu
sektor produktif.
"Tapi memang fokus ke sembako karena yang akan terkena dampak kenaikan BBM," katanya.
Dia menyebutkan dari seluruh biaya logistik, biaya untuk bahan bakar
itu sekitar 40 persen dan 60 persen biaya transportasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo
Bambang Sulisto meminta Jokowi segera membereskan persoalan BBM
bersubsidi dalam 100 hari kerjanya.
"Membereskan masalah subsidi BBM, itu yang paling penting," katanya.
Dia meminta Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi agar permasalahan
infrastruktur bisa sedikit demi sedikit terselesaikan karena dana yang
digunakan untuk subsidi BBM bisa dialihkan ke infrastruktur.
"Tergantung ketersediaan dana, tergantung dengan kebijakan kenaikan BBM," katanya.
Kenaikan BBM bersubsidi akan picu merangkaknya biaya logistik
Selasa, 21 Oktober 2014 21:40 WIB