Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin mengatakan, akan berupaya mempercepat penerbitan surat keputusan (SK) bagi para pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.SK PTT
"Sesuai penyampaian saya, SK bagi para guru tidak tetap (GTT) dipastikan akan diserahkan bersamaan dengan kegiatan pengukuhan para calon kepala sekolah yang telah mengikuti seleksi, rencananya pada pekan depan. Untuk SK PTT segera menyusul setelah akan dilakukan evaluasi ulang sesuai dinas/badan," ujar bupati, di Gorontalo, Kamis.
Menurutnya, jumlah PTT yang cukup banyak dengan alokasi anggaran yang cukup besar, mengharuskan pemerintah kabupaten mengevaluasi para PTT yang akan didahulukan menerima SK.
Solusi saat ini, setiap dinas/badan kembali membedah anggaran masing-masing. "Jika ada anggaran yang bisa ditunda pemanfaatannya, maka akan dialihkan untuk pembayaran gaji PTT. Misalnya, anggaran perjalanan dinas untuk 5-6 orang, sebaiknya dikurangi untuk 3 orang saja agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk gaji PTT," tutur bupati.
Mudah-mudahan tambahnya, solusi tersebut bisa mengakomodir seluruh PTT yang telah bekerja di lingkungan pemerintahan daerah ini.
Terkait honor atau gaji PTT dan GTT di daerah itu, bupati mengaku jika anggaran daerah belum mampu membayarkan sesuai upah minimum provinsi (UMP).
"Anggaran kita masih terbatas, kita belum boleh ikut-ikutan dengan daerah lain. Jika seluruh PTT telah terakomodir dan mengantongi SK, saya merasa senang dan legah," tandasnya. ***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Sesuai penyampaian saya, SK bagi para guru tidak tetap (GTT) dipastikan akan diserahkan bersamaan dengan kegiatan pengukuhan para calon kepala sekolah yang telah mengikuti seleksi, rencananya pada pekan depan. Untuk SK PTT segera menyusul setelah akan dilakukan evaluasi ulang sesuai dinas/badan," ujar bupati, di Gorontalo, Kamis.
Menurutnya, jumlah PTT yang cukup banyak dengan alokasi anggaran yang cukup besar, mengharuskan pemerintah kabupaten mengevaluasi para PTT yang akan didahulukan menerima SK.
Solusi saat ini, setiap dinas/badan kembali membedah anggaran masing-masing. "Jika ada anggaran yang bisa ditunda pemanfaatannya, maka akan dialihkan untuk pembayaran gaji PTT. Misalnya, anggaran perjalanan dinas untuk 5-6 orang, sebaiknya dikurangi untuk 3 orang saja agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk gaji PTT," tutur bupati.
Mudah-mudahan tambahnya, solusi tersebut bisa mengakomodir seluruh PTT yang telah bekerja di lingkungan pemerintahan daerah ini.
Terkait honor atau gaji PTT dan GTT di daerah itu, bupati mengaku jika anggaran daerah belum mampu membayarkan sesuai upah minimum provinsi (UMP).
"Anggaran kita masih terbatas, kita belum boleh ikut-ikutan dengan daerah lain. Jika seluruh PTT telah terakomodir dan mengantongi SK, saya merasa senang dan legah," tandasnya. ***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020