Gorontalo (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinojo di Gorontalo, Senin, mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemerintah provinsi.
Menurutnya jumlah yang membludak mengharuskan pihaknya untuk mengevaluasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban kerja (ABK) PTT, untuk mengurangi beban daerah.
"Saat ini ada 4.608 orang PTT, sudah termasuk didalamnya Guru Tidak Tetap (GTT). Termasuk juga 1.473 orang PTT yang melaksanakan tugas administrasi yang terindikasi seperti mengisi jabatan PNS, itu semua yang kemudian akan kami evaluasi," jelasnya.
Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kontrak PTT Pemprov Gorontalo segera dirampungkan pada akhir tahun ini.
Menurutnya itu perlu dilakukan, agar tidak ada lagi keluhan tentang ketidakjelasan status dan gaji PTT di awal tahun nanti.
"Tolong perhatikan ini. Untuk para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), segera mempercepat Surat Keputusan (SK) dari para PTT dilingkungan kerja masing-masing. Jangan sampai ada lagi kejadian PTT yang datang kerumah dinas, bawa anak sama istrinya. Mengeluhkan tentang ketidakjelasan status dan gajinya, karena sudah berapa tahun kerja tapi belum juga terima SK dan gaji," terangnya saat rapat evaluasi bersama pimpinan-pimpinan OPD.
Ia berharap setiap OPD agar mengedepankan asas kemanusiaan, efisiensi, dan efektivitas dalam meninjau kembali jumlah PTT.
"Misalnya tahun 2020 ada PTT yang tidak akan difungsikan lagi, tolong beritahu langsung kepada yang bersangkutan. Jangan sampai nasibnya mengambang, karena ini bicara soal nasib orang. Juga para PTT di lingkungan pemprov Gorontalo, saya minta harus lebih multitasking, lebih produktif lagi," lanjutnya.
Gubernur juga meminta agar diadakan pertemuan dengan seluruh PTT se-Provinsi Gorontalo.
Selain untuk mengedukasi para tenaga PTT, juga untuk memberikan pengarahan terkait evaluasi yang sedang dilakukan saat ini.
