Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah itu, Jumat.
"Saya didampingi Pak Sekda dan tim sedang berjuang ke pemerintah pusat agar ada kejelasan nasib honorer di Pemprov Gorontalo. Saya mohon doa dan dukungannya." kata Rusli di Jakarta.
Menurutnya peran PTT di daerah masih sangat dibutuhkan, namun kebijakan pemerintah pusat harus dikurangi.
Kebutuhan PTT daerah terutama menyangkut tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan.
Pemprov juga sudah melakukan evaluasi terkait kebutuhan tenaga honorer untuk mengisi pekerjaan yang lowong di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
"Jadi tenaga yang kita rekrut tahun ini benar-benar sudah terseleksi sesuai dengan kebutuhan di OPD. Mereka orang-orang yang mengisi pekerjaan teknis, bukan lagi pekerjaan administrasi yang harusnya menjadi tugas PNS," tambahnya.
Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebut tahun 2019 ada 4.608 orang tenaga honorer dan sebanyak 1.575 orang diantaranya berstatus guru tidak tetap (GTT).
Sementara jumlah PNS di Pemprov Gorontalo berjumlah 5.789 orang.
