Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewacanakan untuk membentuk badan khusus di jajaran pemerintah provinsi, guna menampung semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap kurang disiplin, berkinerja buruk atau "nakal".
"Saya sudah sepakat dengan pak wagub untuk tahun 2015 ini membentuk semacam Badan Penampungan. Pegawai yang nakal-nakal saya taruh di situ. Pegawai yang prosesnya tidak sampai pemecatan dibina di situ. Termasuk yang tidak disiplin dan berkinerja buruk," tukasnya, Senin.
Meski tidak menyebutkan dengan rinci nama dari badan khusus yang dimaksud, namun wacana pembentukan SKPD ini akan dikaji dan dibahas dengan DPRD.
Selain untuk pembinaan pegawai, lanjutnya, kehadiran badan khusus itu untuk melokalisir dampak buruk dari kinerja dan rendahnya moralitas.
"Ini sekaligus menjadi sanksi moral bagi pegawai yang nakal. Jika sudah berada di badan itu, maka yang bersangkutan harus instrospeksi diri lagi untuk bersikap dan bekerja lebih baik . Badan itu juga nanti secara intensif dipantau dan dibina oleh kepegawaian," jelasnya.
Ide melahirkan badan penampungan ini, kata Rusli, tidak terlepas dari banyaknya laporan yang ia terima terkait dengan sikap dan kinerja aparaturnya.
Laporan yang diterimanya itu juga dilengkapi dengan bukti foto dan laporan dari para korban.
"Contohnya ada pegawai di jam kerja malah asik duduk di warung kopi. Laporannya masuk ke saya lengkap dengan fotonya dan mengatakan Pak gubernur, ini ada Eselon IV di Dinas Perikanan dari Jam 9 sampai jam 12 hanya duduk di warung kopi," bebernya.
Ia berharap para pegawai tidak memandang remeh persoalan absensi dan kualitas kinerja, karena akan berpengaruh pada kinerja pemerintah secara keseluruhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Saya sudah sepakat dengan pak wagub untuk tahun 2015 ini membentuk semacam Badan Penampungan. Pegawai yang nakal-nakal saya taruh di situ. Pegawai yang prosesnya tidak sampai pemecatan dibina di situ. Termasuk yang tidak disiplin dan berkinerja buruk," tukasnya, Senin.
Meski tidak menyebutkan dengan rinci nama dari badan khusus yang dimaksud, namun wacana pembentukan SKPD ini akan dikaji dan dibahas dengan DPRD.
Selain untuk pembinaan pegawai, lanjutnya, kehadiran badan khusus itu untuk melokalisir dampak buruk dari kinerja dan rendahnya moralitas.
"Ini sekaligus menjadi sanksi moral bagi pegawai yang nakal. Jika sudah berada di badan itu, maka yang bersangkutan harus instrospeksi diri lagi untuk bersikap dan bekerja lebih baik . Badan itu juga nanti secara intensif dipantau dan dibina oleh kepegawaian," jelasnya.
Ide melahirkan badan penampungan ini, kata Rusli, tidak terlepas dari banyaknya laporan yang ia terima terkait dengan sikap dan kinerja aparaturnya.
Laporan yang diterimanya itu juga dilengkapi dengan bukti foto dan laporan dari para korban.
"Contohnya ada pegawai di jam kerja malah asik duduk di warung kopi. Laporannya masuk ke saya lengkap dengan fotonya dan mengatakan Pak gubernur, ini ada Eselon IV di Dinas Perikanan dari Jam 9 sampai jam 12 hanya duduk di warung kopi," bebernya.
Ia berharap para pegawai tidak memandang remeh persoalan absensi dan kualitas kinerja, karena akan berpengaruh pada kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015