Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara melalui anggota Komisi III, Herson Hadi, mendorong pembentukan tim pengendalian dan pengawasan distribusi elpiji 3 kilo gram (kg) di daerah itu.
"Jika pemerintah kabupaten belum membentuk tim tersebut, sebaiknya dilakukan percepatan dalam pembentukannya," ungkap Herson, di Gorontalo, Selasa.
DPRD menilai tim pengendalian dan pengawasan perlu bekerja sedini mungkin, mengingat bulan Ramadhan sebentar lagi.
"Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, kekosongan gas elpiji bersubsidi ini akan mudah ditemui jelang Ramadhan maupun hari-hari besar keagamaan," ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Jika kuota untuk kabupaten ini mengalami kenaikan, mestinya kata Herson, kekosongan elpiji 3 kg tidak akan terjadi.
Tim pengendalian dan pengawasan perlu melakukan pengawasan melekat khususnya pada distribusi mulai dari tingkat agen hingga pangkalan, sebab kecenderungan penjualan elpiji 3 kg bukan kepada rumah tangga sasaran, diduga terjadi saat pendistribusian di tingkat pangkalan.
"Perlu dilakukan pengawasan melekat, jika ada pangkalan "nakal" harus diperingatkan bahkan diberi sanksi tegas," ucapnya.
Sosialisasi pun perlu dilakukan di tingkat desa, bekerja sama dengan pemerintah desa dan menghadirkan seluruh pemilik pangkalan, agar tidak ada penjualan gas elpiji 3 kg kepada para pengecer yang sangat memicu kenaikan harga.
"Jika sulit ditemukan di pangkalan, pembeli akan mudah mendapatkannya di tingkat pengecer namun harganya mencapai Rp30 ribu-Rp35 ribu per tabung, sesuai informasi warga yang diaspirasikan ke DPRD," tuturnya.
Disamping perlu adanya edukasi melekat kepada para konsumen, bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan untuk rumah tangga miskin atau sasaran, tim pengendalian dan pengawasan perlu memantau mengapa tabung-tabung bersubsidi itu banyak tersedia di tingkat pengecer yang tidak memiliki izin.
"Anggota DPRD, juga masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, diharapkan tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil bupati Thariq Modanggu, dalam keterangannya beberapa waktu lalu, mengatakan, kuota elpiji bersubsidi 3 kg untuk kabupaten tersebut di tahun 2020 ini mencapai 3.131 metrik ton (MT), sedangkan realisasi penggunaan tahun 2019 lalu, mencapai 2.964 MT.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Jika pemerintah kabupaten belum membentuk tim tersebut, sebaiknya dilakukan percepatan dalam pembentukannya," ungkap Herson, di Gorontalo, Selasa.
DPRD menilai tim pengendalian dan pengawasan perlu bekerja sedini mungkin, mengingat bulan Ramadhan sebentar lagi.
"Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, kekosongan gas elpiji bersubsidi ini akan mudah ditemui jelang Ramadhan maupun hari-hari besar keagamaan," ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Jika kuota untuk kabupaten ini mengalami kenaikan, mestinya kata Herson, kekosongan elpiji 3 kg tidak akan terjadi.
Tim pengendalian dan pengawasan perlu melakukan pengawasan melekat khususnya pada distribusi mulai dari tingkat agen hingga pangkalan, sebab kecenderungan penjualan elpiji 3 kg bukan kepada rumah tangga sasaran, diduga terjadi saat pendistribusian di tingkat pangkalan.
"Perlu dilakukan pengawasan melekat, jika ada pangkalan "nakal" harus diperingatkan bahkan diberi sanksi tegas," ucapnya.
Sosialisasi pun perlu dilakukan di tingkat desa, bekerja sama dengan pemerintah desa dan menghadirkan seluruh pemilik pangkalan, agar tidak ada penjualan gas elpiji 3 kg kepada para pengecer yang sangat memicu kenaikan harga.
"Jika sulit ditemukan di pangkalan, pembeli akan mudah mendapatkannya di tingkat pengecer namun harganya mencapai Rp30 ribu-Rp35 ribu per tabung, sesuai informasi warga yang diaspirasikan ke DPRD," tuturnya.
Disamping perlu adanya edukasi melekat kepada para konsumen, bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan untuk rumah tangga miskin atau sasaran, tim pengendalian dan pengawasan perlu memantau mengapa tabung-tabung bersubsidi itu banyak tersedia di tingkat pengecer yang tidak memiliki izin.
"Anggota DPRD, juga masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, diharapkan tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil bupati Thariq Modanggu, dalam keterangannya beberapa waktu lalu, mengatakan, kuota elpiji bersubsidi 3 kg untuk kabupaten tersebut di tahun 2020 ini mencapai 3.131 metrik ton (MT), sedangkan realisasi penggunaan tahun 2019 lalu, mencapai 2.964 MT.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020