Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Thariq Modanggu mendorong pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Gorontalo Utara pun sebagai daerah yang dipimpinnya, termasuk salah satu kabupaten yang menanti lahirnya Undang-undang daerah kepulauan dalam rangka percepatan pembangunan pesisir," ungkapnya saat memandu jalannya "workshop" Nasional tentang Rancangan Undang-undang (RUU) daerah kepulauan di Balikpapan, Selasa.
Ia juga memaparkan tentang percepatan pembangunan pesisir dan kepulauan di Indonesia, yang sangat ditentukan oleh regulasi atau aturan perundang-undangan, seperti Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, selama ini dinilai belum berpihak pada kabupaten dan kota dalam hal pembangunan kawasan pesisir.
Oleh karena itu, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), harus mendorong RUU daerah kepulauan yang sudah digagas oleh DPD dan sudah dibahas dalam pansus anggota DPR RI periode sebelumnya, agar dibahas lagi dan ditetapkan menjadi Undang undang.
Dengan cara ini papar Thariq, pengelolaan pesisir dan kepulauan serta pembangunan pesisir, bisa diakselerasi apabila undang-undang itu ditetapkan.
Thariq mengurai beberapa poin yang dibahas dalam workshop tersebut yaitu Aspeksindo akan merumuskan hasil-hasil workshop untuk disampaikan kepada lembaga negara seperti DPD, DPR RI, MPR RI dan juga kementerian terkait, untuk mempercepat pembahasan RUU daerah termasuk kepentingan daerah pesisir.
Mendorong daerah-daerah melalui partai politik untuk berjuang melalui partai masing-masing dan juga melalui anggota DPR RI yang ada dari masing-masing daerah, untuk mendorong percepatan pembahasan RUU di tingkat DPR.
Juga mendorong pengkajian yang lebih komprehensif lagi terhadap RUU tersebut, agar benar-benar memberi rasa keadilan bagi daerah-daerah di Indonesia termasuk daerah pesisir agar sejalan dengan nawacita yaitu membangun dari pinggiran, Indonesia sebagai poros maritim.
Workshop tersebut, dihadiri para bupati, wali kota yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan, juga ketua dan anggota DPRD daerah pesisir.
Para nara sumber yang dihadirkan, seperti Rokhmin Dahuri, yang memaparkan strategi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan daya saing daerah dan pemeliharaan lingkungan hidup/pembangunan ekologi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Gorontalo Utara pun sebagai daerah yang dipimpinnya, termasuk salah satu kabupaten yang menanti lahirnya Undang-undang daerah kepulauan dalam rangka percepatan pembangunan pesisir," ungkapnya saat memandu jalannya "workshop" Nasional tentang Rancangan Undang-undang (RUU) daerah kepulauan di Balikpapan, Selasa.
Ia juga memaparkan tentang percepatan pembangunan pesisir dan kepulauan di Indonesia, yang sangat ditentukan oleh regulasi atau aturan perundang-undangan, seperti Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, selama ini dinilai belum berpihak pada kabupaten dan kota dalam hal pembangunan kawasan pesisir.
Oleh karena itu, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), harus mendorong RUU daerah kepulauan yang sudah digagas oleh DPD dan sudah dibahas dalam pansus anggota DPR RI periode sebelumnya, agar dibahas lagi dan ditetapkan menjadi Undang undang.
Dengan cara ini papar Thariq, pengelolaan pesisir dan kepulauan serta pembangunan pesisir, bisa diakselerasi apabila undang-undang itu ditetapkan.
Thariq mengurai beberapa poin yang dibahas dalam workshop tersebut yaitu Aspeksindo akan merumuskan hasil-hasil workshop untuk disampaikan kepada lembaga negara seperti DPD, DPR RI, MPR RI dan juga kementerian terkait, untuk mempercepat pembahasan RUU daerah termasuk kepentingan daerah pesisir.
Mendorong daerah-daerah melalui partai politik untuk berjuang melalui partai masing-masing dan juga melalui anggota DPR RI yang ada dari masing-masing daerah, untuk mendorong percepatan pembahasan RUU di tingkat DPR.
Juga mendorong pengkajian yang lebih komprehensif lagi terhadap RUU tersebut, agar benar-benar memberi rasa keadilan bagi daerah-daerah di Indonesia termasuk daerah pesisir agar sejalan dengan nawacita yaitu membangun dari pinggiran, Indonesia sebagai poros maritim.
Workshop tersebut, dihadiri para bupati, wali kota yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan, juga ketua dan anggota DPRD daerah pesisir.
Para nara sumber yang dihadirkan, seperti Rokhmin Dahuri, yang memaparkan strategi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan daya saing daerah dan pemeliharaan lingkungan hidup/pembangunan ekologi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020