Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersedia menerima kembali transmigran ke daerahnya, jika Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bisa lebih memperhatikan nasib para transmigran.
Pernyataan itu disampaikan Rusli saat menggelar Rapat Evaluasi dan Sosialisasi Program dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.
Menurut dia, hal itu dilakukan selain untuk menyelamatkan nasib para transmigran, juga agar pemerintah daerah tidak dibebani dengan program transmigrasi yang terkesan tidak siap.
"Infrastruktur di daerah transmigrasi tidak dipersiapkan dengan maksimal, sehingga akhirnya hanya menjadi beban pemerintah daerah. Lihat saja di daerah tranmigrasi yang ada saat ini. Infrastruktur jalan, listrik, pertanian, dan lain-lainnya, tidak ada yang beres.
Transmigran dikasih lahan pertanian sekian hektar, tapi tidak ada irigasinya. Bagaimana mereka bisa hidup?," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur telah menyatakan menolak transmigrasi mulai tahun 2015 dengan melayangkan surat ke Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi awal Januari 2015.
"Moratorium sengaja saya lakukan karena kasihan mereka hanya mengandalkan jaminan hidup (Jadup) dari pemerintah. Jika jadupnya berenti mereka pulang lagi ke kampungnya. Rumahnya dijual lagi," ujarnya.
Rusli berharap kedepan program transmigrasi benar benar dilaksanakan secara komprehensif.
Untuk mencari titik terang dari permasalahan tersebut, Gubernur berencana menemui Dirjen Transmigrasi awal pekan depan. Kedua pihak akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terkait dengan penerimaan transmigrasi. Gubernur juga akan mengajak lima bupatinya untuk membahas hal tersebut.
Di Provinsi Gorontalo sendiri ada enam titik lokasi transmigrasi dari pemerintah pusat yakni di Desa Pangea SP 2 dan SP 4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Desa Puncak dan Desa Ayumolingo, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Lokasi lainnya di Desa Deme, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Desa Marisa 5B, Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.
Program pembinaan bagi lokasi transmigrasi itu sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan 2010, dengan jumlah transmigrasi sekitar 1.100 Kepala Keluarga.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Pernyataan itu disampaikan Rusli saat menggelar Rapat Evaluasi dan Sosialisasi Program dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.
Menurut dia, hal itu dilakukan selain untuk menyelamatkan nasib para transmigran, juga agar pemerintah daerah tidak dibebani dengan program transmigrasi yang terkesan tidak siap.
"Infrastruktur di daerah transmigrasi tidak dipersiapkan dengan maksimal, sehingga akhirnya hanya menjadi beban pemerintah daerah. Lihat saja di daerah tranmigrasi yang ada saat ini. Infrastruktur jalan, listrik, pertanian, dan lain-lainnya, tidak ada yang beres.
Transmigran dikasih lahan pertanian sekian hektar, tapi tidak ada irigasinya. Bagaimana mereka bisa hidup?," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur telah menyatakan menolak transmigrasi mulai tahun 2015 dengan melayangkan surat ke Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi awal Januari 2015.
"Moratorium sengaja saya lakukan karena kasihan mereka hanya mengandalkan jaminan hidup (Jadup) dari pemerintah. Jika jadupnya berenti mereka pulang lagi ke kampungnya. Rumahnya dijual lagi," ujarnya.
Rusli berharap kedepan program transmigrasi benar benar dilaksanakan secara komprehensif.
Untuk mencari titik terang dari permasalahan tersebut, Gubernur berencana menemui Dirjen Transmigrasi awal pekan depan. Kedua pihak akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terkait dengan penerimaan transmigrasi. Gubernur juga akan mengajak lima bupatinya untuk membahas hal tersebut.
Di Provinsi Gorontalo sendiri ada enam titik lokasi transmigrasi dari pemerintah pusat yakni di Desa Pangea SP 2 dan SP 4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Desa Puncak dan Desa Ayumolingo, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Lokasi lainnya di Desa Deme, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Desa Marisa 5B, Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.
Program pembinaan bagi lokasi transmigrasi itu sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan 2010, dengan jumlah transmigrasi sekitar 1.100 Kepala Keluarga.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015