Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, meminta Pemkab setempat, segera membayarkan honor atau gaji para honorer daerah (pegawai tidak tetap) tenaga kesehatan khususnya yang ditempatkan di wilayah perbatasan.
"Tidak bermaksud mengenyampingkan para honorer atau PTT di bagian administrasi, namun keberadaan honorer yang ditempatkan di wilayah perbatasan dalam rangka melakukan pemeriksaan suhu tubuh maupun memeriksa orang yang masuk dan keluar Gorontalo, perlu mendapatkan dukungan moril dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan tugas," kata Hamzah, di Gorontalo, Rabu.
Ia menjelaskan, mereka (PTT, red) bertugas di perbatasan baik di Kecamatan Atinggola maupun Tolinggula, rentan terhadap paparan virus corona jenis baru yang mematikan.
"Semangat mereka perlu dipacu, kesejahteraannya perlu dijamin, maka honor atau gaji mereka perlu disegerakan," ungkap politikus Golkar ini, yang mengaku sempat berdialog dengan para honorer, pada kunjungannya di posko terpadu gugus tugas COVID-19 di Kecamatan Tolinggula, pintu masuk Gorontalo-Sulteng di wilayah barat kabupaten ini.
Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penugasan mereka sebagai honorer daerah sangat dinantikan, pembayaran gaji mereka harapkan dan kita (DPRD, red) mendesak Pemkab segera menindaklanjutinya, katanya.
Tim gugus tugas COVID-19 di daerah ini, menurut dia, didominasi para honorer daerah (PTT) dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dinas Sosial khususnya para Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Jika keberadaan mereka dinilai penting, maka pembayaran gaji perlu menjadi urusan prioritas.
Tidak hanya gaji, DPRD berharap, pemberlakuan insentif pada seluruh tim gugus tugas COVID-19, juga diberlakukan bagi petugas berstatus honorer," katanya.
ia menjelaskan, DPRD telah ikut menggeser anggaran perjalanan dinas yang dirasionalisasi untuk keperluan logistik dan insentif bagi para tim gugus tugas pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berada di wilayah perbatasan.
Hamzah berharap, seluruh honorer daerah segera mengantongi SK, agar di tengah wabah COVID-19 ini, kehidupan mereka tetap terpenuhi.
Komisi gabungan DPRD Gorontalo Utara, meninjau posko terpadu gugus tugas pencegahan COVID-19, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara Hamzah Sidik (kaos kuning). ANTARA/HO-Humas DPRD Gorontalo Utara
