Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu memastikan realisasi dan mekanisme penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan.
Wabup Gorontalo Utara Thariq Modanggu di Gorontalo, Jumat, mengatakan banyak laporan masyarakat yang belum menerima bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), seperti di Kecamatan Monano.
"Beberapa hari ini, saya menerima laporan terkait masih adanya masyarakat yang belum memperoleh bantuan," ujar dia.
Untuk memastikan laporan tersebut, katanya, maka kunjungan langsung ke lapangan, termasuk meminta keterangan dari para kepala desa terkait dengan data penerima bantuan.
"Saya fokus mengecek mekanisme dan kriteria penetapan penerima, khususnya non-PKH dan BPNTD," ungkapnya.
Pemerintah daerah perlu menyinkronkan data dari desa, termasuk memastikan yang berhak menerima atau bantuan wajib tepat sasaran.
Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis penanggungjawab pun, kata dia, perlu dilakukan untuk memastikan seluruh laporan terkait dengan Data Desa yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa.
Wabup Thariq Modanggu optimistis bahwa sinergi terkait data akan menghapus data ganda untuk mencegah keluarga penerima manfaat menerima lebih dari satu jenis bantuan.
"Kita semua berharap penyaluran bantuan bagi warga terdampak COVID-19 benar-benar terlaksana dengan baik dan tidak menuai persoalan salah sasaran," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Wabup Gorontalo Utara Thariq Modanggu di Gorontalo, Jumat, mengatakan banyak laporan masyarakat yang belum menerima bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), seperti di Kecamatan Monano.
"Beberapa hari ini, saya menerima laporan terkait masih adanya masyarakat yang belum memperoleh bantuan," ujar dia.
Untuk memastikan laporan tersebut, katanya, maka kunjungan langsung ke lapangan, termasuk meminta keterangan dari para kepala desa terkait dengan data penerima bantuan.
"Saya fokus mengecek mekanisme dan kriteria penetapan penerima, khususnya non-PKH dan BPNTD," ungkapnya.
Pemerintah daerah perlu menyinkronkan data dari desa, termasuk memastikan yang berhak menerima atau bantuan wajib tepat sasaran.
Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis penanggungjawab pun, kata dia, perlu dilakukan untuk memastikan seluruh laporan terkait dengan Data Desa yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa.
Wabup Thariq Modanggu optimistis bahwa sinergi terkait data akan menghapus data ganda untuk mencegah keluarga penerima manfaat menerima lebih dari satu jenis bantuan.
"Kita semua berharap penyaluran bantuan bagi warga terdampak COVID-19 benar-benar terlaksana dengan baik dan tidak menuai persoalan salah sasaran," kata dia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020