Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Djafar Ismail, di Gorontalo, Jumat, mengatakan, bencana nonalam pandemi COVID-19 dan bencana alam seperti banjir dan longsor, memerlukan penanganan yang sama.
"Dari sisi pembiayaan maupun penataan infrastruktur, COVID-19 dan bencana alam merupakan dua persoalan penting yang perlu dihadapi dengan langkah penanganan yang sama dan prioritas," ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ia berharap, pemerintah daerah fokus terhadap dua penanganan tersebut, apalagi kabupaten itu tergolong rawan bencana banjir dan longsor saat cuaca ekstrem melanda, bahkan di musim panas pun bencana kekeringan ikut mengintai.
Terkait penanganan COVID-19, diharapkan menjadi prioritas penting, mengingat potensi peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sangat berpeluang.
Khusus di Gorontalo Utara, meski peningkatannya tergolong belum signifikan, namun tidak boleh diremehkan, mengingat sebelumnya daerah ini menjadi wilayah satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang tergolong zona hijau.
"Kini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali terjadi di daerah ini, maka perhatian melalui penanganan yang lebih serius harus dapat dilakukan, mulai dari pelacakan, tes usap COVID-19 maupun penanganan karantina mandiri dan terpusat," ucapnya.
DPRD akan segera melakukan pembahasan pergeseran APBD tahun anggaran 2020, untuk penanganan COVID-19 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
"Untuk pengajuan pergeseran anggaran lainnya, belum akan ditanggapi," ucapnya.
Namun pengalokasian anggaran infrastruktur untuk kepentingan pencegahan bencana alam, seperti kegiatan rehabilitasi maupun revitalisasi harus menjadi prioritas.
Ia berharap, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan alokasi anggaran kepada pemerintah pusat, mengingat APBD kabupaten ini yang belum menembus angka Rp1 Triliun, sangat tidak memungkinkan untuk pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mencegah bencana alam.
"Anggarannya tergolong besar," ucap Djafar.
Ia pun meminta, agar pemerintah daerah menggencarkan kegiatan penyebarluasan informasi terhadap pencegahan COVID-19 maupun bencana alam baik banjir dan longsor.
"Gunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak agar tidak terinfeksi COVID-19, disamping tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak memanfaatkan lahan di kemiringan lebih dari 15 derajat, serta melakukan gerakan menanam bibit pohon sebanyak mungkin," tandasnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Dari sisi pembiayaan maupun penataan infrastruktur, COVID-19 dan bencana alam merupakan dua persoalan penting yang perlu dihadapi dengan langkah penanganan yang sama dan prioritas," ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ia berharap, pemerintah daerah fokus terhadap dua penanganan tersebut, apalagi kabupaten itu tergolong rawan bencana banjir dan longsor saat cuaca ekstrem melanda, bahkan di musim panas pun bencana kekeringan ikut mengintai.
Terkait penanganan COVID-19, diharapkan menjadi prioritas penting, mengingat potensi peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sangat berpeluang.
Khusus di Gorontalo Utara, meski peningkatannya tergolong belum signifikan, namun tidak boleh diremehkan, mengingat sebelumnya daerah ini menjadi wilayah satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang tergolong zona hijau.
"Kini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali terjadi di daerah ini, maka perhatian melalui penanganan yang lebih serius harus dapat dilakukan, mulai dari pelacakan, tes usap COVID-19 maupun penanganan karantina mandiri dan terpusat," ucapnya.
DPRD akan segera melakukan pembahasan pergeseran APBD tahun anggaran 2020, untuk penanganan COVID-19 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
"Untuk pengajuan pergeseran anggaran lainnya, belum akan ditanggapi," ucapnya.
Namun pengalokasian anggaran infrastruktur untuk kepentingan pencegahan bencana alam, seperti kegiatan rehabilitasi maupun revitalisasi harus menjadi prioritas.
Ia berharap, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan alokasi anggaran kepada pemerintah pusat, mengingat APBD kabupaten ini yang belum menembus angka Rp1 Triliun, sangat tidak memungkinkan untuk pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mencegah bencana alam.
"Anggarannya tergolong besar," ucap Djafar.
Ia pun meminta, agar pemerintah daerah menggencarkan kegiatan penyebarluasan informasi terhadap pencegahan COVID-19 maupun bencana alam baik banjir dan longsor.
"Gunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak agar tidak terinfeksi COVID-19, disamping tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak memanfaatkan lahan di kemiringan lebih dari 15 derajat, serta melakukan gerakan menanam bibit pohon sebanyak mungkin," tandasnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020