Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Roni Imran, mengaku menolak aksi politik uang (money politic) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung.
"Berapapun nilainya, politik uang sangat tidak mencerdaskan bangsa, serta tidak membangun kemandirian pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cerdas," ujarnya kepada sejumlah media di Gorontalo, Rabu.
Roni mengaku, sebagai pimpinan partai politik yaitu ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gorontalo Utara, pihaknya intensif menggelar pendidikan politik.
Khususnya mensosialisasikan anti politik uang yang dapat bermuara pada kualitas pilihan masyarakat terhadap figur calon Kepala Daerah maupun anggota legislatif.
"Terlalu naif jika ditengah-tengah perjuangan kami, politik uang saat pilkada dilegalkan meskipun batasannya tak boleh lebih dari Rp50 ribu per orang," ungkapnya menanggapi isu akan dilegalkannya politik uang saat Pilkada.
Ia optimistis komitmen bersama partai politik dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap proses penyelenggaraan Pilkada yang bersih tanpa politik uang akan berhasil.
"Sebaiknya melegalkan saja partai politik ataupun calon Kepala Daerah untuk berkampanye dalam baliho, media-media publikasi mendidik seperti siaran radio dan televisi maupun internet dengan materi mendidik dan tidak saling merusak citra maupun nama baik lawan politik," ujarnya.
Terkait Pilkada di Kabupaten Gorontalo, Roni mengaku PAN dipastikan akan berkoalisi dengan Partai Golkar.
"Kemungkinan PAN dan Golkar akan berkoalisi mengusung Rustam Akili-Anas Yusuf," ujarnya yang mengaku paket tersebut banyak diaspirasikan konstituen maupun simpatisan kedua partai.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Berapapun nilainya, politik uang sangat tidak mencerdaskan bangsa, serta tidak membangun kemandirian pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cerdas," ujarnya kepada sejumlah media di Gorontalo, Rabu.
Roni mengaku, sebagai pimpinan partai politik yaitu ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gorontalo Utara, pihaknya intensif menggelar pendidikan politik.
Khususnya mensosialisasikan anti politik uang yang dapat bermuara pada kualitas pilihan masyarakat terhadap figur calon Kepala Daerah maupun anggota legislatif.
"Terlalu naif jika ditengah-tengah perjuangan kami, politik uang saat pilkada dilegalkan meskipun batasannya tak boleh lebih dari Rp50 ribu per orang," ungkapnya menanggapi isu akan dilegalkannya politik uang saat Pilkada.
Ia optimistis komitmen bersama partai politik dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap proses penyelenggaraan Pilkada yang bersih tanpa politik uang akan berhasil.
"Sebaiknya melegalkan saja partai politik ataupun calon Kepala Daerah untuk berkampanye dalam baliho, media-media publikasi mendidik seperti siaran radio dan televisi maupun internet dengan materi mendidik dan tidak saling merusak citra maupun nama baik lawan politik," ujarnya.
Terkait Pilkada di Kabupaten Gorontalo, Roni mengaku PAN dipastikan akan berkoalisi dengan Partai Golkar.
"Kemungkinan PAN dan Golkar akan berkoalisi mengusung Rustam Akili-Anas Yusuf," ujarnya yang mengaku paket tersebut banyak diaspirasikan konstituen maupun simpatisan kedua partai.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015