Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo kembali mendaftarkan 10 ribu warganya yang merupakan pekerja sektor informal melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Gorontalo.
Kepala BPJamsostek Cabang Gorontalo Hendra Elvian, Senin mengatakan hal itu ditindaklanjuti dengan rapat kerja operasional penetapan 10 Ribu peserta pekerja sektor informal melalui APBD Bone Bolango tahun anggaran 2020.
"Raker operasional ini merupakan tindaklanjut daripada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni di tahun 2018, melalui pembicarakan kami sebelumnya dengan pak Sekda Ishak Ntoma dan Kepala DPMPTSPTK pak Jumaidil untuk penambahan 10 ribu tenaga kerja untuk dilindungi keselamatan kerjanya," ucapnya.
Ia menjelaskan, penambahan 10 ribu tenaga kerja sektor informal tersebut merupakan efek dari adanya PP Nomor 49 tahun 2020 terkait dengan relaksasi iuran 2020. Dengan adanya relaksasi iuran ini terjadi penurunan iuran yang dibayarkan oleh Pemkab Bone Bolango. Maka ada kelebihan iuran atau kelebihan anggaran yang seharusnya dialokasikan 20 ribu tenaga kerja, itu ada kelebihan anggaran untuk enam bulan iuran.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah, yakni PP 49 tahun 2020 ini, tentu sangat membantu pemerintah daerah, khususnya pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan program BPjamsostek yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerahnya," ungkap Hendra.
Oleh karena itu, pihaknya sangat bersyukur karena Pemkab Bone Bolango telah memberikan perhatian kepada warganya, khususnya bagi para pekerja yang terhitung kurang mampu dan tingkat pendapatannya sangat rendah.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini, akan sangat membantu bagi para pekerja untuk mendapatkan perlindungan," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Bone Bolango juga telah melindungi sebanyak 20 ribu warganya lewat program yang sama. Dengan demikian, pada tahun 2020 ini, total sebanyak 30 ribu peserta warga yang dilindungi program jaminan sosial BPJamsostek dan premi iurannya dibayarkan oleh Pemkab Bone Bolango.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Kepala BPJamsostek Cabang Gorontalo Hendra Elvian, Senin mengatakan hal itu ditindaklanjuti dengan rapat kerja operasional penetapan 10 Ribu peserta pekerja sektor informal melalui APBD Bone Bolango tahun anggaran 2020.
"Raker operasional ini merupakan tindaklanjut daripada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni di tahun 2018, melalui pembicarakan kami sebelumnya dengan pak Sekda Ishak Ntoma dan Kepala DPMPTSPTK pak Jumaidil untuk penambahan 10 ribu tenaga kerja untuk dilindungi keselamatan kerjanya," ucapnya.
Ia menjelaskan, penambahan 10 ribu tenaga kerja sektor informal tersebut merupakan efek dari adanya PP Nomor 49 tahun 2020 terkait dengan relaksasi iuran 2020. Dengan adanya relaksasi iuran ini terjadi penurunan iuran yang dibayarkan oleh Pemkab Bone Bolango. Maka ada kelebihan iuran atau kelebihan anggaran yang seharusnya dialokasikan 20 ribu tenaga kerja, itu ada kelebihan anggaran untuk enam bulan iuran.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah, yakni PP 49 tahun 2020 ini, tentu sangat membantu pemerintah daerah, khususnya pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan program BPjamsostek yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerahnya," ungkap Hendra.
Oleh karena itu, pihaknya sangat bersyukur karena Pemkab Bone Bolango telah memberikan perhatian kepada warganya, khususnya bagi para pekerja yang terhitung kurang mampu dan tingkat pendapatannya sangat rendah.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini, akan sangat membantu bagi para pekerja untuk mendapatkan perlindungan," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Bone Bolango juga telah melindungi sebanyak 20 ribu warganya lewat program yang sama. Dengan demikian, pada tahun 2020 ini, total sebanyak 30 ribu peserta warga yang dilindungi program jaminan sosial BPJamsostek dan premi iurannya dibayarkan oleh Pemkab Bone Bolango.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020