Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Djafar Ismail meminta pemerintah daerah setempat memperkuat mitigasi kebencanaan.
"Ini urusan prioritas, mengingat daerah kita termasuk wilayah paling rawan bencana," katanya di Gorontalo, Minggu malam.
Menurut dia, mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran perlu dilakukan dengan matang, mengingat upaya melakukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sangat penting, dan perlu dukungan rencana aksi serta anggaran.
Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, lanjutnya, menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BPBD tidak hanya melakukan deteksi dini terhadap beberapa bencana yang potensial dan bisa dideteksi sejak awal, seperti banjir dan tanah longsor. Sepanjang Desember 2020 hingga Januari 2021 terjadi beberapa peristiwa banjir di wilayah ini.
BPBD diharapkan secara masif memberikan edukasi bagi masyarakat, tujuannya untuk meminimalisasi dampak, sebab masyarakat khususnya anak-anak dan lanjut usia, perlu dipersiapkan jika terjadi bencana.
"Anak-anak pun sedini mungkin perlu memahami tentang mitigasi bencana. Saya berharap kegiatan tersebut di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan berbagai langkah strategis dan inovatif," ujarnya.
Pemda, tambahnya, perlu meningkatkan peran BPBD dalam soal mitigasi bencana.
Anggota DPRD empat periode itu berharap urusan mitigasi bencana menjangkau seluruh elemen masyarakat,termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah plastik di sungai dan proaktif membersihkan lingkungan dengan bergotong royong.
DPRD, katanya, akan mengambil bagian untuk meningkatkan lobi anggaran di tingkat pusat, khususnya dalam memperjuangkan dana alokasi khususuntuk meningkatkan infrastruktur, khususnya program rehabilitasi daerah aliran sungai
(DAS)
.
Banjir merendam sebagian wilayah di Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara, pada Sabtu (30 Januari 2021) (ANTARA/Susanti Sako)
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Ini urusan prioritas, mengingat daerah kita termasuk wilayah paling rawan bencana," katanya di Gorontalo, Minggu malam.
Menurut dia, mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran perlu dilakukan dengan matang, mengingat upaya melakukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sangat penting, dan perlu dukungan rencana aksi serta anggaran.
Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, lanjutnya, menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BPBD tidak hanya melakukan deteksi dini terhadap beberapa bencana yang potensial dan bisa dideteksi sejak awal, seperti banjir dan tanah longsor. Sepanjang Desember 2020 hingga Januari 2021 terjadi beberapa peristiwa banjir di wilayah ini.
BPBD diharapkan secara masif memberikan edukasi bagi masyarakat, tujuannya untuk meminimalisasi dampak, sebab masyarakat khususnya anak-anak dan lanjut usia, perlu dipersiapkan jika terjadi bencana.
"Anak-anak pun sedini mungkin perlu memahami tentang mitigasi bencana. Saya berharap kegiatan tersebut di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan berbagai langkah strategis dan inovatif," ujarnya.
Pemda, tambahnya, perlu meningkatkan peran BPBD dalam soal mitigasi bencana.
Anggota DPRD empat periode itu berharap urusan mitigasi bencana menjangkau seluruh elemen masyarakat,termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah plastik di sungai dan proaktif membersihkan lingkungan dengan bergotong royong.
DPRD, katanya, akan mengambil bagian untuk meningkatkan lobi anggaran di tingkat pusat, khususnya dalam memperjuangkan dana alokasi khususuntuk meningkatkan infrastruktur, khususnya program rehabilitasi daerah aliran sungai
(DAS)
.
Banjir merendam sebagian wilayah di Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara, pada Sabtu (30 Januari 2021) (ANTARA/Susanti Sako)
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021