Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo Tity Datau, Jumat, mengatakan sebanyak 24 enumerator atau petugas lapangan, diterjunkan untuk mendata status gizi.
Menurutnya prevalensi status gizi biasanya hanya diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) dan dilakukan 5 tahun sekali.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait situasi status gizi dan indikator kegiatan pembinaan gizi yang spesifik wilayah terutama di kabupaten dan kota secara cepat, akurat, tepat waktu dan berkelanjutan, dipandang perlu melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG).
Survei akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2021.
Rencana lokus adalah semua kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, dengan target sampel 300 rumah tangga di setiap kabupaten dan kota.
Selain 24 enumerator, survei PSG juga akan melibatkan tim yang terdiri dari unsur Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Tenaga Ahli dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap PSG dapat menghasilkan data yang akurat.
Enumerator akan membantu tugas tim survei mengumpulkan data lapangan di pelosok daerah.
Ia menilai keterbatasan informasi menjadi kendala pemerintah dalam menentukan sasaran program kesehatan, terutama yang berhubungan dengan masalah gizi pada balita.
Informasi akurat terkait wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi, sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat.
Darda juga mengungkapkan, hasil survei terakhir Provinsi Gorontalo termasuk dalam 10 provinsi terburuk dalam penanganan stunting (kasus anak kerdil).
Ia menilai hal itu disebabkan belum adanya peta status gizi yang akurat, teratur dan berkelanjutan.
"Kalau kita sudah tahu ada angka akurat dan berkelanjutan, ini gampang untuk memetakan. Itulah strategi yang harus kita lakukan. Kalau ini tidak terpetakan kita sulit menentukan perencanaan yang akurat dan sulit membuat kebijakan," jelasnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Menurutnya prevalensi status gizi biasanya hanya diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) dan dilakukan 5 tahun sekali.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait situasi status gizi dan indikator kegiatan pembinaan gizi yang spesifik wilayah terutama di kabupaten dan kota secara cepat, akurat, tepat waktu dan berkelanjutan, dipandang perlu melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG).
Survei akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2021.
Rencana lokus adalah semua kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, dengan target sampel 300 rumah tangga di setiap kabupaten dan kota.
Selain 24 enumerator, survei PSG juga akan melibatkan tim yang terdiri dari unsur Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Tenaga Ahli dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap PSG dapat menghasilkan data yang akurat.
Enumerator akan membantu tugas tim survei mengumpulkan data lapangan di pelosok daerah.
Ia menilai keterbatasan informasi menjadi kendala pemerintah dalam menentukan sasaran program kesehatan, terutama yang berhubungan dengan masalah gizi pada balita.
Informasi akurat terkait wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi, sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat.
Darda juga mengungkapkan, hasil survei terakhir Provinsi Gorontalo termasuk dalam 10 provinsi terburuk dalam penanganan stunting (kasus anak kerdil).
Ia menilai hal itu disebabkan belum adanya peta status gizi yang akurat, teratur dan berkelanjutan.
"Kalau kita sudah tahu ada angka akurat dan berkelanjutan, ini gampang untuk memetakan. Itulah strategi yang harus kita lakukan. Kalau ini tidak terpetakan kita sulit menentukan perencanaan yang akurat dan sulit membuat kebijakan," jelasnya.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021