Polda Gorontalo menggelar pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja (Satker) jajaran di Aula Titinepo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, di Gorontalo, Minggu mengatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.
"Reformasi Birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik, dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Hal itu diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan yang dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Melalui penandatanganan ini saya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini menjadi penyemangat bagi jajaran Polda Gorontalo," harapnya.
Kapolda mengajak kepada para kasatker dan seluruh personel agar memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas mewujudkan pembangunan zona integritas tersebut.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono menambahkan, dalam membangun zona integritas, salah satu tahapannya adalah melakukan pencanangan yang merupakan upaya penting dan bentuk pernyataan bahwa Polda Gorontalo siap menyandang predikat WBK dan WBBM.
"Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: KEP/580/VI/2016 tanggal 9 juni 2016 tentang petunjuk pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Polri, jajaran Polda Gorontalo bertekad untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Polri yang presisi," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, di Gorontalo, Minggu mengatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.
"Reformasi Birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik, dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Hal itu diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan yang dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Melalui penandatanganan ini saya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini menjadi penyemangat bagi jajaran Polda Gorontalo," harapnya.
Kapolda mengajak kepada para kasatker dan seluruh personel agar memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas mewujudkan pembangunan zona integritas tersebut.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono menambahkan, dalam membangun zona integritas, salah satu tahapannya adalah melakukan pencanangan yang merupakan upaya penting dan bentuk pernyataan bahwa Polda Gorontalo siap menyandang predikat WBK dan WBBM.
"Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: KEP/580/VI/2016 tanggal 9 juni 2016 tentang petunjuk pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Polri, jajaran Polda Gorontalo bertekad untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Polri yang presisi," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021