Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan pihaknya mendorong percepatan belanja dana APBN dan APBD di seluruh organisasi perangkat daerah.
Menurutnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 yang digelar secara virtual, Kamis, Presiden Joko Widodo meminta realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD dipercepat.
Pasalnya, hingga bulan Mei 2021 realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah tercatat masih rendah, yakni di angka 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD.
Sementara untuk serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah baru mencapai 24,6 persen.
Sekda menambahkan, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah pusat telah menyiapkan dana PEN hampir Rp700 triliun, yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi bisa bangkit kembali.
Dana sebesar itu, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan untuk pemulihan ekonomi dan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan.
“Di sisi lain untuk mempercepat belanja pemerintah harus tetap dalam koridornya, harus sesuai tujuan atau sasaran program dan kegiatan,” tukas Darda.
Sementara itu, untuk percepatan belanja anggaran APBN dan APBD di daerah itu, Darda mengatakan Gubernur Gorontalo terus memonitoring kegiatan dan program yang ada masing-masing OPD agar efektif dan efisien sesuai sasaran dan tujuan.
“Kalau ini cepat dibelanjakan maka tentunya mempercepat pemulihan ekonomi,” tambahnya.
Rakornas dengan tajuk “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” tersebut diikuti seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Menurutnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 yang digelar secara virtual, Kamis, Presiden Joko Widodo meminta realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD dipercepat.
Pasalnya, hingga bulan Mei 2021 realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah tercatat masih rendah, yakni di angka 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD.
Sementara untuk serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah baru mencapai 24,6 persen.
Sekda menambahkan, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah pusat telah menyiapkan dana PEN hampir Rp700 triliun, yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi bisa bangkit kembali.
Dana sebesar itu, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan untuk pemulihan ekonomi dan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan.
“Di sisi lain untuk mempercepat belanja pemerintah harus tetap dalam koridornya, harus sesuai tujuan atau sasaran program dan kegiatan,” tukas Darda.
Sementara itu, untuk percepatan belanja anggaran APBN dan APBD di daerah itu, Darda mengatakan Gubernur Gorontalo terus memonitoring kegiatan dan program yang ada masing-masing OPD agar efektif dan efisien sesuai sasaran dan tujuan.
“Kalau ini cepat dibelanjakan maka tentunya mempercepat pemulihan ekonomi,” tambahnya.
Rakornas dengan tajuk “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” tersebut diikuti seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021