Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) -Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah secara baik dan benar, terutama tercatat pelaporannya.
Pasalnya selama ini, masalah pencatatan dan pelaporan aset daerah yang masih sering menjadi kendala pada pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.
"Waktu saya masuk memimpin tahun 2012 lalu, pengelolaan aset kita masih amburadul. Banyak aset daerah yang tidak tercatat, bukti kepemilikannya tidak ada serta masalah lain. Itulah mengapa di tahun itu kita tidak meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," katanya, Sabtu.
Gubernur berharap ke depan pengelolaan aset terus ditingkatkan di SKPD masing-masing.
Menurutnya kebutuhan pengelolaan aset harus sudah setara dengan kebutuhan pengelolaan uang yang harus dijaga, dicatat dan dilaporan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap agar peserta tidak berhenti sampai di bimtek, namun harus segera diapliasikan di daerah.
"Alhamdulillah selama dua tahun terakhir kita meraih opini keuangan WTP. Ini menandakan bahwa pengelolaan aset semakin baik. WTP harus selalu menjadi kebutuhan dasar dalam setiap pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik dan benar," imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Dada Rosadi mengungkapkan pihaknya menggelar Bimtek BMD sebagai bentuk penguatan pengelolaan barang dan aset tetap daerah bagi aparatur.
Penguasaan aplikasi Simda Barang diarahkan untuk pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan barang.
"Kita berharap semua aset daerah harus tercatat termasuk kondisinya saat ini bagaimana, bukti kepemilikan dan peruntukannya.
Contohnya aset dari pemerintah Sulawesi Utara yang begitu diserahkan tapi tidak tercatat dan tidak diketahui bukti pemilikannya. Nah hal seperti itu yang akan kita minimalisir melalui aplikasi ini," jelasnya.
Menurutnya ke depan aplikasi Simda barang akan terus dikembangkan untuk mempermudah monitoring aset daerah. Pengembangan difokuskan pada lokasi tempat aset itu berada seperti tanah, bangunan rumah, perkantoran dan lain- lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Pasalnya selama ini, masalah pencatatan dan pelaporan aset daerah yang masih sering menjadi kendala pada pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.
"Waktu saya masuk memimpin tahun 2012 lalu, pengelolaan aset kita masih amburadul. Banyak aset daerah yang tidak tercatat, bukti kepemilikannya tidak ada serta masalah lain. Itulah mengapa di tahun itu kita tidak meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," katanya, Sabtu.
Gubernur berharap ke depan pengelolaan aset terus ditingkatkan di SKPD masing-masing.
Menurutnya kebutuhan pengelolaan aset harus sudah setara dengan kebutuhan pengelolaan uang yang harus dijaga, dicatat dan dilaporan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap agar peserta tidak berhenti sampai di bimtek, namun harus segera diapliasikan di daerah.
"Alhamdulillah selama dua tahun terakhir kita meraih opini keuangan WTP. Ini menandakan bahwa pengelolaan aset semakin baik. WTP harus selalu menjadi kebutuhan dasar dalam setiap pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik dan benar," imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Dada Rosadi mengungkapkan pihaknya menggelar Bimtek BMD sebagai bentuk penguatan pengelolaan barang dan aset tetap daerah bagi aparatur.
Penguasaan aplikasi Simda Barang diarahkan untuk pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan barang.
"Kita berharap semua aset daerah harus tercatat termasuk kondisinya saat ini bagaimana, bukti kepemilikan dan peruntukannya.
Contohnya aset dari pemerintah Sulawesi Utara yang begitu diserahkan tapi tidak tercatat dan tidak diketahui bukti pemilikannya. Nah hal seperti itu yang akan kita minimalisir melalui aplikasi ini," jelasnya.
Menurutnya ke depan aplikasi Simda barang akan terus dikembangkan untuk mempermudah monitoring aset daerah. Pengembangan difokuskan pada lokasi tempat aset itu berada seperti tanah, bangunan rumah, perkantoran dan lain- lain.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015