Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Roni Imran, mengusulkan agar penurunan angka kemiskinan harus menjadi salah satu kriteria bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Predikat WTP bagi pengelolaan keuangan daerah ini harus berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan," kata Roni, di Gorontalo, Minggu.
Wakil Ketua I DPRD itu mengatakan, harus ada korelasi antara pengelolaan keuangan negara di daerah ini dengan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai setiap tahun kita mampu meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah, mendapatkan apresiasi pemerintah pusat termasuk meraih dana insentif daerah namun angka kemiskinan tidak mampu diturunkan," katanya.
Sehingga Roni mengaku, mengusulkan agar untuk meraih predikat opini WTP, pihak BPK perlu mensyaratkan indikator keberhasilan menurunkan angka kemiskinan.
Tidak hanya pada pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan semata, namun perlu pembuktian bahwa WTP berkontribusi nyata dalam penurunan angka kemiskinan daerah.
Agar kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah ini, benar-benar berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan yaitu turunnya angka kemiskinan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar mencapai proses pengelolaan keuangan daerah yang bagus, namun perlu memperhatikan tujuan akhir terhadap pengelolan keuangan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD pun mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terlalu bereuforia terhadap predikat tersebut, meski telah diraih sebanyak 6 kali.
Sebab masih banyak catatan yang perlu ditindaklanjuti terhadap pengelolaan keuangan daerah ini.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Predikat WTP bagi pengelolaan keuangan daerah ini harus berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan," kata Roni, di Gorontalo, Minggu.
Wakil Ketua I DPRD itu mengatakan, harus ada korelasi antara pengelolaan keuangan negara di daerah ini dengan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai setiap tahun kita mampu meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah, mendapatkan apresiasi pemerintah pusat termasuk meraih dana insentif daerah namun angka kemiskinan tidak mampu diturunkan," katanya.
Sehingga Roni mengaku, mengusulkan agar untuk meraih predikat opini WTP, pihak BPK perlu mensyaratkan indikator keberhasilan menurunkan angka kemiskinan.
Tidak hanya pada pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan semata, namun perlu pembuktian bahwa WTP berkontribusi nyata dalam penurunan angka kemiskinan daerah.
Agar kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah ini, benar-benar berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan yaitu turunnya angka kemiskinan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar mencapai proses pengelolaan keuangan daerah yang bagus, namun perlu memperhatikan tujuan akhir terhadap pengelolan keuangan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD pun mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terlalu bereuforia terhadap predikat tersebut, meski telah diraih sebanyak 6 kali.
Sebab masih banyak catatan yang perlu ditindaklanjuti terhadap pengelolaan keuangan daerah ini.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021