Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, perlu prioritaskan iklim investasi dan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah itu, khususnya pada Tahun Anggaran 2022.
"DPRD Gorontalo Utara sangat mendorong pelaksanaan dua program tersebut di tahun depan," kata Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, Rabu, pada rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022, di ruang sidang gedung DPRD setempat..
Menurutnya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) setempat harus mengkaji detail tentang gambaran ekonomi ke depan di masa pandemi COVID-19 ini.
"Khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, TAPD harus cermat terhadap anggaran, serta wajib menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang panduan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," katanya lagi.
APBD Tahun Anggaran 2022, harus dapat menstimulus masyarakat, agar ekonomi kita kuat, daya beli masyarakat kuat dan kemiskinan turun.
Apalagi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022, memprogramkan iklim investasi yang semakin baik dan penguatan ekonomi rakyat khususnya pelaku UMKM agar semakin kuat dan memberi dampak pada masyarakat itu sendiri.
Investasi diyakini dapat menekan pengangguran dan berdampak pada turunnya kemiskinan.
Olehnya, DPRD sangat mendorong pemkab untuk fokus pada program-program prioritas tersebut.
DPRD pun optimistis, iklim investasi dan kegiatan UMKM di daerah itu akan semakin baik dan berlangsung kondusif di tengah pandemi COVID-19 yang penanganannya semakin baik dan cepat.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"DPRD Gorontalo Utara sangat mendorong pelaksanaan dua program tersebut di tahun depan," kata Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, Rabu, pada rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022, di ruang sidang gedung DPRD setempat..
Menurutnya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) setempat harus mengkaji detail tentang gambaran ekonomi ke depan di masa pandemi COVID-19 ini.
"Khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, TAPD harus cermat terhadap anggaran, serta wajib menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang panduan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," katanya lagi.
APBD Tahun Anggaran 2022, harus dapat menstimulus masyarakat, agar ekonomi kita kuat, daya beli masyarakat kuat dan kemiskinan turun.
Apalagi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022, memprogramkan iklim investasi yang semakin baik dan penguatan ekonomi rakyat khususnya pelaku UMKM agar semakin kuat dan memberi dampak pada masyarakat itu sendiri.
Investasi diyakini dapat menekan pengangguran dan berdampak pada turunnya kemiskinan.
Olehnya, DPRD sangat mendorong pemkab untuk fokus pada program-program prioritas tersebut.
DPRD pun optimistis, iklim investasi dan kegiatan UMKM di daerah itu akan semakin baik dan berlangsung kondusif di tengah pandemi COVID-19 yang penanganannya semakin baik dan cepat.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021