Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan negara maju dan sejahtera memiliki birokrasi yang modern dan efektif.
"Masalah reformasi birokrasi saat ini menjadi isu yang sentral dan dari lima target RPJMN 2019-2024, tiga setengahnya merupakan masalah reformasi birokrasi," ujarnya saat menjadi pembicara utama pada Forum Komunikasi Kepegawaian se Provinsi Gorontalo yang berlangsung di GPCC, Kota Gorontalo, Rabu.
Lima target dimaksud yakni pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. Namun menurutnya, dari lima target, yang reformasi birokrasi itu ada tiga setengah karena menyederhanakan regulasi itu bagian dari reformasi birokrasi.
"Melakukan transformasi ekonomi itu melalui transformasi institusi ekonomi. Setengahnya lagi dari pengembangan SDM karena sebagian dari SDM itu adalah pengembangan SDM pemerintahan atau birokrasi," ucapnya.
Bima menyampaikan sejumlah fakta dan data. Rangking efektivitas pemerintahan Indonesia di ASEAN berada di peringkat empat setelah Singapura, Malayasia dan Thailand.
"Indeks kompetitif kita di ASEAN berada di peringkat empat, di dunia berada di peringkat 50. Kita berada di peringkat 50 karena tertolong dengan sumber daya alam. Jika tidak mungkin kita terpuruk lagi," bebernya.
Beberapa faktor yang menyebabkan kompetensi SDM Indonesia menjadi rendah karena masih banyak pemerintah yang salah dalam memprioritaskan pengembangan SDM. Terlebih di masa pandemi yang mengharus anggaran dipotong untuk penanganan COVID-19.
"Kalau anggaran di kantor yang terpotong, apa yang kita lakukan? ini Diklat kan enggak perlu, kita potong saja diklatnya. Ini SPPD jangan itu penting sekali. Ini yang kita lakukan di rumah dan di kantor berbeda padahal kita mengatakan bahwa manusia aset yang paling penting dalam organisasi," tegasnya.
Menurutnya, penyederhanaan birokrasi melalui layanan digital saat ini merupakan hal paling mendesak. Dari 4.121.476 ASN di Indonesia, 1.559.695 ASN atau 38 persennya sebagai tenaga administrasi.
"Teknis 6 persen, administrasi 38 persen dan struktural 11 persen, jadi ada 55 persen. Kalau dilihat beban untuk menjadikan birokrasi berkualitas dunia ada di mana? Masalahnya yang administrasi ini kompetensinya sangat rendah. Kita tidak bisa berharap banyak kita melakukan reformasi dan perubahan," kata dia, lagi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bima mengajukan konsep "triple distrupsios" atau gangguan berlipat tiga. Semua ASN diharapkan siap dengan gangguan ini dalam adaptasi budaya kerja.
Triple distrupsios yang dimaksud yakni era industri 4.0 yang mengharuskan digitalisasi kerja, bonus demografi dengan banyaknya kaum milenial serta pandemi COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Masalah reformasi birokrasi saat ini menjadi isu yang sentral dan dari lima target RPJMN 2019-2024, tiga setengahnya merupakan masalah reformasi birokrasi," ujarnya saat menjadi pembicara utama pada Forum Komunikasi Kepegawaian se Provinsi Gorontalo yang berlangsung di GPCC, Kota Gorontalo, Rabu.
Lima target dimaksud yakni pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. Namun menurutnya, dari lima target, yang reformasi birokrasi itu ada tiga setengah karena menyederhanakan regulasi itu bagian dari reformasi birokrasi.
"Melakukan transformasi ekonomi itu melalui transformasi institusi ekonomi. Setengahnya lagi dari pengembangan SDM karena sebagian dari SDM itu adalah pengembangan SDM pemerintahan atau birokrasi," ucapnya.
Bima menyampaikan sejumlah fakta dan data. Rangking efektivitas pemerintahan Indonesia di ASEAN berada di peringkat empat setelah Singapura, Malayasia dan Thailand.
"Indeks kompetitif kita di ASEAN berada di peringkat empat, di dunia berada di peringkat 50. Kita berada di peringkat 50 karena tertolong dengan sumber daya alam. Jika tidak mungkin kita terpuruk lagi," bebernya.
Beberapa faktor yang menyebabkan kompetensi SDM Indonesia menjadi rendah karena masih banyak pemerintah yang salah dalam memprioritaskan pengembangan SDM. Terlebih di masa pandemi yang mengharus anggaran dipotong untuk penanganan COVID-19.
"Kalau anggaran di kantor yang terpotong, apa yang kita lakukan? ini Diklat kan enggak perlu, kita potong saja diklatnya. Ini SPPD jangan itu penting sekali. Ini yang kita lakukan di rumah dan di kantor berbeda padahal kita mengatakan bahwa manusia aset yang paling penting dalam organisasi," tegasnya.
Menurutnya, penyederhanaan birokrasi melalui layanan digital saat ini merupakan hal paling mendesak. Dari 4.121.476 ASN di Indonesia, 1.559.695 ASN atau 38 persennya sebagai tenaga administrasi.
"Teknis 6 persen, administrasi 38 persen dan struktural 11 persen, jadi ada 55 persen. Kalau dilihat beban untuk menjadikan birokrasi berkualitas dunia ada di mana? Masalahnya yang administrasi ini kompetensinya sangat rendah. Kita tidak bisa berharap banyak kita melakukan reformasi dan perubahan," kata dia, lagi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bima mengajukan konsep "triple distrupsios" atau gangguan berlipat tiga. Semua ASN diharapkan siap dengan gangguan ini dalam adaptasi budaya kerja.
Triple distrupsios yang dimaksud yakni era industri 4.0 yang mengharuskan digitalisasi kerja, bonus demografi dengan banyaknya kaum milenial serta pandemi COVID-19.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021