Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo memproyeksikan penurunan angka kemiskinan sesuai harapan pada tahun 2023.
"Kami berharap angka kemiskinan turun dari 17,23 persen di tahun 2021 menjadi 16,7 persen di tahun 2023, dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Tahun Anggaran 2023 sebesar 5,95 persen," kata Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro di Gorontalo, Kamis.
Menurut dia, ada tiga indikator pembangunan daerah yang perlu ditingkatkan di daerah itu.
Yaitu indikator makro daerah, indikator capaian sumber daya manusia (SDM) dan usulan pemerintah daerah melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyetujui input usulan pemerintah daerah ini melalui SIPD," katanya.
Selain itu, lanjut Suleman, pemerintah daerah juga memproyeksikan penurunan angka pengangguran terbuka turun dari tahun 2021 sebesar 2,5 persen, saat ini di 2022 sebesar 2,15 persen, diharapkan tahun 2023 dapat turun signifikan.
Seiring target capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang diproyeksikan naik dari 65,21 persen, saat ini 65,66 persen, di tahun 2023 nanti diharapkan menjadi 66,37 persen.
Selanjutnya, kata mantan Sekretaris DPRD Gorontalo Utara itu, berhubung capaian SDM di daerah itu secara keseluruhan masih rendah, pemerintah daerah berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan.
Apalagi pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari sisi belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yaitu mandatory spending telah dapat dipenuhi.
Yaitu pendidikan mencapai lebih dari 20 persen dan kesehatan di atas 10 persen. Sehingga pekerjaan rumah saat ini, pemerintah daerah minimal melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah berupaya meningkatkan belanja pengawasan hingga mencapai 1 persen.
Termasuk harapan meningkatkan standar pelayanan minimal yang masih di bawah rata-rata atau rendah baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (PU).
Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sosial dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar ditingkatkan lagi.
"Kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik seiring meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah dengan target mengentaskan kemiskinan setiap tahun secara signifikan," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Kami berharap angka kemiskinan turun dari 17,23 persen di tahun 2021 menjadi 16,7 persen di tahun 2023, dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Tahun Anggaran 2023 sebesar 5,95 persen," kata Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro di Gorontalo, Kamis.
Menurut dia, ada tiga indikator pembangunan daerah yang perlu ditingkatkan di daerah itu.
Yaitu indikator makro daerah, indikator capaian sumber daya manusia (SDM) dan usulan pemerintah daerah melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyetujui input usulan pemerintah daerah ini melalui SIPD," katanya.
Selain itu, lanjut Suleman, pemerintah daerah juga memproyeksikan penurunan angka pengangguran terbuka turun dari tahun 2021 sebesar 2,5 persen, saat ini di 2022 sebesar 2,15 persen, diharapkan tahun 2023 dapat turun signifikan.
Seiring target capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang diproyeksikan naik dari 65,21 persen, saat ini 65,66 persen, di tahun 2023 nanti diharapkan menjadi 66,37 persen.
Selanjutnya, kata mantan Sekretaris DPRD Gorontalo Utara itu, berhubung capaian SDM di daerah itu secara keseluruhan masih rendah, pemerintah daerah berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan.
Apalagi pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari sisi belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yaitu mandatory spending telah dapat dipenuhi.
Yaitu pendidikan mencapai lebih dari 20 persen dan kesehatan di atas 10 persen. Sehingga pekerjaan rumah saat ini, pemerintah daerah minimal melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah berupaya meningkatkan belanja pengawasan hingga mencapai 1 persen.
Termasuk harapan meningkatkan standar pelayanan minimal yang masih di bawah rata-rata atau rendah baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (PU).
Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sosial dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar ditingkatkan lagi.
"Kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik seiring meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah dengan target mengentaskan kemiskinan setiap tahun secara signifikan," imbuhnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022