DPRD Gorontalo Utara harap angka kemiskinan tidak naik akibat COVID-19

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara berharap angka kemiskinan di daerah itu tidak naik akibat adanya pandemi COVID-19.

Ketua DPRD Gorontalo Utara Djafar Ismail, di Gorontalo, Senin, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) perlu melakukan langkah-langkah strategis agar angka kemiskinan yang berhasil turun menyentuh persentase 16 persen di tahun 2019, tidak kembali naik.

Meski terasa sulit di tengah pembatasan aktivitas saat ini, namun semua perlu bergandengan tangan untuk bisa mengatasinya.

"Kita perlu mengatur strategi agar perekonomian daerah tidak terpuruk di tengah pandemi COVID-19," ungkapnya.

Salah satu strategi yang mungkin dapat dilakukan, adalah mendorong pelaku usaha di sektor riil untuk berinovasi memanfaatkan situasi saat ini.

Djafar mencontohkan jika sebelum pandemi, pelaku usaha menjual pakaian jadi, maka saat ini bisa didorong menjadi penyedia alat pelindung diri (APD), di antaranya memproduksi baju hazmat dan masker.

Tentunya usaha ini bisa dilakukan perorangan maupun secara berkelompok.

Pelaku sektor informal yang juga rentan miskin akibat minimnya pendapatan, adalah pengemudi becak motor (bentor).

Pembatasan aktivitas di luar rumah, dipastikan menyebabkan penghasilan abang bentor menurun drastis.

Pemkab, kata Djafar, diharapkan dapat menyiapkan wadah khusus atau sejenis paguyuban, untuk menghimpun para abang bentor agar tetap mendapatkan penghasilan.

Misalnya, penyajian layanan belanja daring yang memungkinkan digerakkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun milik desa (Bumdes).

Layanan tersebut dapat menggandeng para abang bentor, agar mereka tetap produktif dan mendapatkan penghasilan.

Produk-produk yang dijual, seperti komoditas pangan, termasuk rempah, buah-buahan, ikan dan sayuran, disiapkan BUMD ataupun melalui Bumdes, dipesan secara online dan diantarkan langsung oleh para abang bentor.

Pastinya, kata Djafar, kondisi itu perlu disiapkan dengan baik, sebab jika berhasil maka dampaknya akan meminimalisir orang berada di luar rumah dan pelaku sektor informal dapat terus bergerak.

Penerapannya pun dengan memperhatikan standar pelayanan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku penyaluran bantuan yang dilakukannya maupun oleh para anggota DPRD lainnya, kepada masyarakat miskin maupun rentan miskin, juga merupakan salah satu upaya menekan angka kemiskinan.

Meski sifatnya hanya sementara, untuk per paket bantuan bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga selama 1 minggu, namun minimal dapat mengurangi beban masyarakat penerima.

"Kita berharap angka kemiskinan di daerah ini tidak kembali naik seiring perlambatan ekonomi yang harus dihadapi di tengah pandemi COVID-19," ungkapnya.