DPRD Gorontalo Utara Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan, dengan terus turunnya angka kemiskinan di daerah itu.

"Ini dibuktikan dengan capaian pembangunan yang mampu berimbas pada penurunan angka kemiskinan dari 33,33 persen tahun 2007, kini turun menjadi 18,11 persen tahun 2015," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara Nurjanah Yusuf saat memimpin rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun (HUT) kesembilan kabupaten tersebut, Selasa, di halaman kantor bupati setempat.

Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah otonom baru itu juga mampu mensejajarkan eksistensinya dengan daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo.

Paripurna itu juga dihadiri para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta pejabat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur PT PAL Indonesia serta pimpinan partai politik, TNI dan Polri dan organisasi sosial kemasyarakatan, Nurjanah mengatakan, paradigma penggunaan anggaran daerah harus diganti dan disesuaikan, sehingga tepat sasaran dan upaya menekan angka kemiskinan terus berlanjut.

Menurutnya, dengan mengikuti konsep Presiden Joko Widodo "money follow program priority" di mana seluruh program prioritas dan terfokus harus mampu dianggarkan agar langsung dinikmati masyarakat.

Sehingga DPRD mendukung paradigma tersebut, dibuktikan dengan alokasi anggaran APBD Gorontalo Utara dimana 65 persen untuk prioritas anggaran pro rakyat dan 35 persen untuk anggaran belanja aparatur.

Menurutnya, momentum HUT Kabupaten merupakan ajang evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di daerah ini.

DPRD mengakui visi pembangunan pemerintahan kepemimpinan Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Roni Imran yang difokuskan mewujudkan Gorontalo Utara sebagai Kota Maritim di Poros Utara Indonesia, dinilai sudah sangat relevan.

Nurjanah berpesan, dukungan DPRD terhadap alokasi anggaran pro rakyat melalui APBD yang disusun pemerintah daerah, sangat total.

Asalkan, kerja keras dan kerja cerdas mampu dipertahankan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang akan bermuara pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan.