Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo secara resmi membuka pendaftaran pemantau Pemilu menjelang tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar di Gorontalo, Jumat, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan Pemilu di daerah itu.
Komitmen tersebut kata Jaharudin, dibuktikan dengan memfasilitasi individu yang terpanggil memantau Pemilu untuk dapat bergabung dengan lembaga pemantau berbadan hukum.
"Lembaga pemantau harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, mempunyai kompetensi atau pengalaman sebagai pemantau Pemilu dan terakreditasi oleh Bawaslu sesuai wilayah pemantauan," ujarnya.
Jaharudin menjelaskan, lembaga pemantau yang berbadan hukum dirasa penting untuk mewadahi kader pengawas partisipatif dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemantauan Pemilu.
Selain itu, dapat membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhelatan demokrasi.
Kader pengawas partisipatif adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan Bawaslu. Jumlahnya mencapai 11.000 orang sejak tahun 2018-2022.
Ia mengaku, jika melihat Pemilu sebelumnya di Gorontalo, terdapat kurang lebih 14 lembaga pemantau yang mendaftarkan diri di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
"Saya meyakini akan banyak masyarakat yang berpartisipasi menjadi pemantau Pemilu," pungkas Jaharudin.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar di Gorontalo, Jumat, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan Pemilu di daerah itu.
Komitmen tersebut kata Jaharudin, dibuktikan dengan memfasilitasi individu yang terpanggil memantau Pemilu untuk dapat bergabung dengan lembaga pemantau berbadan hukum.
"Lembaga pemantau harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, mempunyai kompetensi atau pengalaman sebagai pemantau Pemilu dan terakreditasi oleh Bawaslu sesuai wilayah pemantauan," ujarnya.
Jaharudin menjelaskan, lembaga pemantau yang berbadan hukum dirasa penting untuk mewadahi kader pengawas partisipatif dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemantauan Pemilu.
Selain itu, dapat membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhelatan demokrasi.
Kader pengawas partisipatif adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan Bawaslu. Jumlahnya mencapai 11.000 orang sejak tahun 2018-2022.
Ia mengaku, jika melihat Pemilu sebelumnya di Gorontalo, terdapat kurang lebih 14 lembaga pemantau yang mendaftarkan diri di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
"Saya meyakini akan banyak masyarakat yang berpartisipasi menjadi pemantau Pemilu," pungkas Jaharudin.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022