Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona, Kamis, mengatakan beasiswa sembilan mahasiswa asal Gorontalo di Universitas Presiden Jawa Barat masih terkendala masalah adiministrasi.
Menurutnya ada sembilan mahasiswa asal Gorontalo yang dibiayai pemprov dan saat ini sudah memasuki tahun ketiga.
Ia menjelaskan ada keterlambatan kelanjutan kerja sama antara Pemprov Gorontalo dan Universitas Presiden, karena pihaknya berhati hati menyiapkan dokumen pembiayaan beasiswa setelah adanya hasil temuan BPK tahun lalu.
“Kerja sama dengan Universitas Presiden sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan jatuh tempo 9 Februari 2022. Ini harus diperbaharui. Kenapa lama prosesnya? Karena kita harus menyiapkan justifikasi teknis Universitas Presiden,” katanya.
Menurutnya penyusunan justifikasi teknis membutuhkan proses, karena ada pengalihan kewenangan pemberian beasiswa dari Dinas Pendidikan ke Biro Pemerintahan dan Kesra.
Justifikasi dibutuhkan sebagai dokumen pelengkap sebelum perpanjangan perjanjian kerja sama kedua belah pihak ditandatangani.
“Jadi sekali lagi ini hanya soal administrasi. Pak Penjabat Gubernur sudah memberikan arahan agar kerja sama tersebut tetap dilanjutkan dengan catatan semua dokumennya lengkap. Soal anggaran, sudah kami alokasikan di APBD induk 2022,” katanya.
Pemprov Gorontalo menganggarkan Rp160 juta untuk membiayai SPP dan asrama selama satu tahun untuk 10 mahasiswa Gorontalo di Universitas Presiden.
Satu mahasiswa sudah mengundurkan diri karena tidak sanggup mengikuti proses pembelajaran.
“Jika kerja sama tersebut sudah ditandatangani, maka bisa dipastikan kelanjutan kuliah mahasiswa tetap berlanjut,” katanya lagi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022