Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, untuk mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Hasil temuan pihak BPK, daerah ini memiliki potensi PAD mencapai Rp50 hingga Rp80 miliar/tahun. Pemkab harus mengejar hasil temuan tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Rabu.
Langkah yang perlu dilakukan adalah menelusuri potensi PAD tersebut. Apalagi potensi yang dimiliki tidak sekadar dikhayalkan, namun merupakan penelusuran faktual oleh pihak BPK yang memang dimiliki daerah ini.
DPRD berharap, pemkab dapat memanfaatkan sistem pemerintahan yang ada. Sehingga yang perlu dilakukan kata Roni, adalah membentuk Badan Pendapatan Daerah.
Organisasi tersebut harus ada di daerah ini, untuk fokus menangani pengelolaan PAD.
"Sebab kita memerlukan sistem atau Badan Pendapatan Daerah untuk menangani, mengelola dan mengkoordinir potensi PAD yang dimiliki," katanya.
DPRD berharap kata dia lagi, PAD setiap tahun dapat tinggal landas dari angka Rp27 miliar. "Harus naik, jangan berkutat di angka itu, sebab kita memiliki potensi. Maka yang harus dilakukan adalah membangun sistem yang terfokus dalam pengelolaan PAD," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, mengatakan, pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, ditargetkan mencapai Rp707,8 miliar.
Diantaranya, bersumber dari PAD mencapai Rp37,4 miliar, terdiri dari pajak daerah Rp11,1 miliar, retribusi Rp8,4 miliar, kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp13,5 miliar.
Pendapatan transfer Rp670,3 miliar, terdiri dari transfer pusat Rp646,7 miliar, transfer antar daerah Rp23,6 miliar.
"Kita berharap seluruh target pendapatan tersebut terealisasi. Serta PAD mampu meningkat secara signifikan dengan beragam upaya peningkatan pengelolaan potensi yang dimiliki," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Hasil temuan pihak BPK, daerah ini memiliki potensi PAD mencapai Rp50 hingga Rp80 miliar/tahun. Pemkab harus mengejar hasil temuan tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Rabu.
Langkah yang perlu dilakukan adalah menelusuri potensi PAD tersebut. Apalagi potensi yang dimiliki tidak sekadar dikhayalkan, namun merupakan penelusuran faktual oleh pihak BPK yang memang dimiliki daerah ini.
DPRD berharap, pemkab dapat memanfaatkan sistem pemerintahan yang ada. Sehingga yang perlu dilakukan kata Roni, adalah membentuk Badan Pendapatan Daerah.
Organisasi tersebut harus ada di daerah ini, untuk fokus menangani pengelolaan PAD.
"Sebab kita memerlukan sistem atau Badan Pendapatan Daerah untuk menangani, mengelola dan mengkoordinir potensi PAD yang dimiliki," katanya.
DPRD berharap kata dia lagi, PAD setiap tahun dapat tinggal landas dari angka Rp27 miliar. "Harus naik, jangan berkutat di angka itu, sebab kita memiliki potensi. Maka yang harus dilakukan adalah membangun sistem yang terfokus dalam pengelolaan PAD," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, mengatakan, pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, ditargetkan mencapai Rp707,8 miliar.
Diantaranya, bersumber dari PAD mencapai Rp37,4 miliar, terdiri dari pajak daerah Rp11,1 miliar, retribusi Rp8,4 miliar, kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp13,5 miliar.
Pendapatan transfer Rp670,3 miliar, terdiri dari transfer pusat Rp646,7 miliar, transfer antar daerah Rp23,6 miliar.
"Kita berharap seluruh target pendapatan tersebut terealisasi. Serta PAD mampu meningkat secara signifikan dengan beragam upaya peningkatan pengelolaan potensi yang dimiliki," imbuhnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022