Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melakukan pengelolaan aset lebih baik.
"Tata kelola aset, juga urusan pemilu harus menjadi perhatian khusus. Termasuk oleh Komisaris dan Direksi BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri yang telah dikukuhkan," kata Hamka, di Gorontalo, Selasa.
Ia mengukuhkan komisaris dan direktur BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri, di aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.
Komisaris BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri berhasil dijabat oleh Syukri J. Botutihe dan Direktur BUMD ditempati oleh Wahyu Sulistyo.
Hamka menyebut, untuk mengukuhkan seorang komisaris dan direktur BUMD, mereka telah melewati proses seleksi dari awal hingga tahap akhir yang dilakukan secara terbuka.
Oleh karena itu, Hamka berharap kedepannya tanggung jawab tersebut bisa dijalankan dengan baik.
Ia meminta agar komisaris dan direksi untuk memperhatikan permasalahan aset, termasuk soal pemilu. Dua hal itu perlu menjadi perhatian bersama.
"Saya berharap ini bisa di jalankan dengan baik, terutama masalah pemilu. Selanjutnya yang paling penting, masalah aset. Aset kita kalo bukan berkurang, ya hilang. Kita harus menata dengan baik," kata Hamka.
Adapun masa bakti komisaris akan dijalani selama selama empat tahun, dari 2023 hingga 2027. Sedangkan untuk masa bakti direksi selama lima tahun dari 2023 hingga 2028.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Tata kelola aset, juga urusan pemilu harus menjadi perhatian khusus. Termasuk oleh Komisaris dan Direksi BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri yang telah dikukuhkan," kata Hamka, di Gorontalo, Selasa.
Ia mengukuhkan komisaris dan direktur BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri, di aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.
Komisaris BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri berhasil dijabat oleh Syukri J. Botutihe dan Direktur BUMD ditempati oleh Wahyu Sulistyo.
Hamka menyebut, untuk mengukuhkan seorang komisaris dan direktur BUMD, mereka telah melewati proses seleksi dari awal hingga tahap akhir yang dilakukan secara terbuka.
Oleh karena itu, Hamka berharap kedepannya tanggung jawab tersebut bisa dijalankan dengan baik.
Ia meminta agar komisaris dan direksi untuk memperhatikan permasalahan aset, termasuk soal pemilu. Dua hal itu perlu menjadi perhatian bersama.
"Saya berharap ini bisa di jalankan dengan baik, terutama masalah pemilu. Selanjutnya yang paling penting, masalah aset. Aset kita kalo bukan berkurang, ya hilang. Kita harus menata dengan baik," kata Hamka.
Adapun masa bakti komisaris akan dijalani selama selama empat tahun, dari 2023 hingga 2027. Sedangkan untuk masa bakti direksi selama lima tahun dari 2023 hingga 2028.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023