Hal itu diungkapkannya pada forum grup diskusi terkait penyusunan naskah akademik untuk revisi Peraturan Daerah tentang pengelolaan BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) tahun 2017.
Hingga kini kata Sekda, PUDAM belum memiliki pimpinan definitif, sebab pemerintah daerah masih akan melakukan perbaikan organisasi atau restrukturisasi dari bawah hingga ke atas.
"Sudah dua kali PUDAM dipimpin pejabat pelaksana tugas (Plt). Untuk mengoptimalkan pelayanan, pemerintah daerah akan segera melakukan pembenahan, baik restrukturisasi dalam organisasi maupun peningkatan jaringan untuk sambungan lama dalam rangka pelayanan optimal maupun upaya meningkatkan sambungan baru," ungkapnya.
Ia berharap, penyusunan naskah akademik untuk perubahan Perda terkait pengelolaan PUDAM tahun 2017, dapat mengakomodir rencana pembenahan di internal BUMD tersebut, termasuk dalam pengelolaan keuangan.
"Kita berupaya memperbaiki dan meningkatkan BUMD yang bergerak di sektor layanan publik, untuk memberi kepuasan kepada masyarakat pelanggan, apalagi keperluan air bersih sangat prioritas," ujar Sekda.
Pembenahan menyeluruh pada pengelolaan PUDAM, juga ditargetkan menambah kapasitas sambungan baru yang hingga saat ini mencapai 8 ribuan sambungan pelanggan.
