Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sebanyak 170 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diusulkan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Seleksi tersebut akan digelar 3 November 2013, kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, Kamis.
Ia mengatakan tenaga honorer kategori 2 akan mengikuti dua tes, yakni Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Kedua tes dilaksanakan bersama dengan pelamar umum, serta menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK).
"Formasi kategori umum untuk Provinsi Gorontalo tidak ada dan hanya dibuka untuk Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara, yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan teknis. Nanti kita lihat apakah usulan pemprov diterima semua atau hanya sebagian," jelasnya.
Winarni mengatakan penerimaan CPNS kategori umum dan honorer K-2 kabupaten/kota dikoordinir oleh pemerintah provinsi.
Pengadaan soal dan LJK dalam TKD honorer K-2 dibebankan pada anggaran Kementerian PAN-RB termasuk biaya distribusinya.
"Untuk pengadaan soal TKD pelamar umum, berasal dari anggaran masing-masing instansi penyelenggara. Kami berharap agar ada koordinasi dari pemerintah kabupaten terkait dengan kesiapan seleksi termasuk mengenai biaya penggandaan soal dan LJK," imbuhnya.
Sementara itu Kepala BKPAD Provinsi Gorontalo Sofyan Maku mengemukakan, untuk memaksimalkan seleksi CPNS bagi honorer K-2 pihaknya berharap agar peserta seleksi mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Seleksi tersebut akan digelar 3 November 2013, kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, Kamis.
Ia mengatakan tenaga honorer kategori 2 akan mengikuti dua tes, yakni Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Kedua tes dilaksanakan bersama dengan pelamar umum, serta menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK).
"Formasi kategori umum untuk Provinsi Gorontalo tidak ada dan hanya dibuka untuk Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara, yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan teknis. Nanti kita lihat apakah usulan pemprov diterima semua atau hanya sebagian," jelasnya.
Winarni mengatakan penerimaan CPNS kategori umum dan honorer K-2 kabupaten/kota dikoordinir oleh pemerintah provinsi.
Pengadaan soal dan LJK dalam TKD honorer K-2 dibebankan pada anggaran Kementerian PAN-RB termasuk biaya distribusinya.
"Untuk pengadaan soal TKD pelamar umum, berasal dari anggaran masing-masing instansi penyelenggara. Kami berharap agar ada koordinasi dari pemerintah kabupaten terkait dengan kesiapan seleksi termasuk mengenai biaya penggandaan soal dan LJK," imbuhnya.
Sementara itu Kepala BKPAD Provinsi Gorontalo Sofyan Maku mengemukakan, untuk memaksimalkan seleksi CPNS bagi honorer K-2 pihaknya berharap agar peserta seleksi mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013