Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Lembaga adat di Kabupaten Bone Bolango, akan segera mendamaikan pihak eksekutif dan legislatif di daerah itu, seiring dengan konflik dua lembaga yang cukup meresahkan masyarakat.
Tokoh masyarakat setempat, yang juga mantan Wakil Bupati Bone Bolango Kilat Wartabone, Jumat, mengatakan, konflik yang terjadi antara kedua lembaga di daerah itu, bisa membuat konsentrasi dalam membangun dan mensejahterakan rakyat, akan hilang.
Konflik itu muncul, setelah usulan Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang sudah lama kosong dipersoalkan, dan posisi Bupati Hamim Pou, terancam dimakzulkan.
Sebab, baik eksekutif maupun legislatif hanya akan sibuk beradu argumen dan mencari kesalahan, sementara persoalan penting serta mendesak di daerah bisa terabaikan.
"Inti dari konflik antar dua lembaga ini, adalah masing-masing tetap mempertahankan ego," kata Kilat.
Oleh karena itu, kata dia, tidak bisa dibiarkan dan kedua lembaga tersebut sebaiknya harus didamaikan, demi seluruh rakyat Kabupaten Bone Bolango.
Demi mendamaikan keduanya maka lembaga adat akan dimintakan untuk menjadi penengah, serta dibantu oleh seorang tokoh yang benar-benar independen.
Menurut Kilat, sejak dahulu lembaga adat selalu menjadi penengah dalam mendamaikan dua tokoh atau kelompok yang bertikai.
"Ini harus dilakukan lagi, secepatnya bila perlu," kata Kilat.
Sementara itu, konflik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bone Bolango, semakin memuncak hingga rencana pemakzulan bupati Hamim Pou, bakal dilakukan hampir seluruh anggota DPRD setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Tokoh masyarakat setempat, yang juga mantan Wakil Bupati Bone Bolango Kilat Wartabone, Jumat, mengatakan, konflik yang terjadi antara kedua lembaga di daerah itu, bisa membuat konsentrasi dalam membangun dan mensejahterakan rakyat, akan hilang.
Konflik itu muncul, setelah usulan Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang sudah lama kosong dipersoalkan, dan posisi Bupati Hamim Pou, terancam dimakzulkan.
Sebab, baik eksekutif maupun legislatif hanya akan sibuk beradu argumen dan mencari kesalahan, sementara persoalan penting serta mendesak di daerah bisa terabaikan.
"Inti dari konflik antar dua lembaga ini, adalah masing-masing tetap mempertahankan ego," kata Kilat.
Oleh karena itu, kata dia, tidak bisa dibiarkan dan kedua lembaga tersebut sebaiknya harus didamaikan, demi seluruh rakyat Kabupaten Bone Bolango.
Demi mendamaikan keduanya maka lembaga adat akan dimintakan untuk menjadi penengah, serta dibantu oleh seorang tokoh yang benar-benar independen.
Menurut Kilat, sejak dahulu lembaga adat selalu menjadi penengah dalam mendamaikan dua tokoh atau kelompok yang bertikai.
"Ini harus dilakukan lagi, secepatnya bila perlu," kata Kilat.
Sementara itu, konflik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bone Bolango, semakin memuncak hingga rencana pemakzulan bupati Hamim Pou, bakal dilakukan hampir seluruh anggota DPRD setempat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013