Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo turut mengawasi ketat pembangunan jalan bebas hambatan di daerah itu sepanjang 9,5 kilometer
"Kami pun meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan dua kali lebih ketat sebab menyangkut percepatan realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Anggota Komisi II DPRD Gustam Ismail di Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan pemerintah daerah memilih rekanan yang memiliki kriteria mumpuni agar kejadian melakukan pergantian rekanan alias kontraktor untuk pembangunan lanjutan jalan yang akan difungsikan sebagai lintas perekonomian di wilayah tersebut tidak terjadi berulang kali.
Menurutnya, rekanan atau kontraktor yang ditunjuk melalui mekanisme penunjukan langsung harus benar-benar serius dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
"Rekanan baru yang dipilih untuk pembangunan jalan ini harus memiliki kesiapan modal minimal Rp5 miliar di rekening dan kesiapan material 50 persen sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pembangunan," kata Gustam.
Pihak Komisi II telah membangun kesepakatan dengan Dinas Pekerjaan Umum bahwa syarat utama memilih rekanan untuk pembangunan jalan bebas hambatan ruas Moluo hingga Molingkapoto di Kecamatan Kwandang tersebut, harus benar-benar yang memiliki kemampuan finansial dan pengalaman dalam mengerjakan jalan sehingga dapat rampung dalam waktu cepat.
Sumber anggaran dari hutang dana PEN yang batas waktu pemanfaatan segera berakhir.
"Kami (Komisi II, red.) akan melakukan pengawasan melekat sebagai upaya bersama mempercepat pembangunan tersebut. Mengingat dana PEN, penggunaannya dibatasi hanya sampai Bulan November 2023," katanya.
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Komisi II DPRD dalam pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Infrastruktur ini, katanya, memang ditujukan untuk mempermudah aktivitas perekonomian di pusat ibu kota kabupaten setempat serta menjadi jalan penghubung aktivitas makro ekonomi dari dan ke Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang ke Pelabuhan Kota Gorontalo.
Jalan bebas hambatan diharapkan memudahkan dan mempercepat lalu lintas barang antardaerah, khususnya di Pulau Sulawesi.
"Jika ini terealisasi maka akan mendorong pencapaian target sumber penerimaan daerah dari berbagai sektor mengandalkan infrastruktur jalan yang dimiliki sebab telah mewujudkan akses perekonomian lancar dan daerah cepat tumbuh," katanya.
Dengan begitu, kata dia, akan memudahkan pemerintah daerah membayar utang dari pinjaman dana PEN.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Kami pun meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan dua kali lebih ketat sebab menyangkut percepatan realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Anggota Komisi II DPRD Gustam Ismail di Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan pemerintah daerah memilih rekanan yang memiliki kriteria mumpuni agar kejadian melakukan pergantian rekanan alias kontraktor untuk pembangunan lanjutan jalan yang akan difungsikan sebagai lintas perekonomian di wilayah tersebut tidak terjadi berulang kali.
Menurutnya, rekanan atau kontraktor yang ditunjuk melalui mekanisme penunjukan langsung harus benar-benar serius dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
"Rekanan baru yang dipilih untuk pembangunan jalan ini harus memiliki kesiapan modal minimal Rp5 miliar di rekening dan kesiapan material 50 persen sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pembangunan," kata Gustam.
Pihak Komisi II telah membangun kesepakatan dengan Dinas Pekerjaan Umum bahwa syarat utama memilih rekanan untuk pembangunan jalan bebas hambatan ruas Moluo hingga Molingkapoto di Kecamatan Kwandang tersebut, harus benar-benar yang memiliki kemampuan finansial dan pengalaman dalam mengerjakan jalan sehingga dapat rampung dalam waktu cepat.
Sumber anggaran dari hutang dana PEN yang batas waktu pemanfaatan segera berakhir.
"Kami (Komisi II, red.) akan melakukan pengawasan melekat sebagai upaya bersama mempercepat pembangunan tersebut. Mengingat dana PEN, penggunaannya dibatasi hanya sampai Bulan November 2023," katanya.
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Komisi II DPRD dalam pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Infrastruktur ini, katanya, memang ditujukan untuk mempermudah aktivitas perekonomian di pusat ibu kota kabupaten setempat serta menjadi jalan penghubung aktivitas makro ekonomi dari dan ke Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang ke Pelabuhan Kota Gorontalo.
Jalan bebas hambatan diharapkan memudahkan dan mempercepat lalu lintas barang antardaerah, khususnya di Pulau Sulawesi.
"Jika ini terealisasi maka akan mendorong pencapaian target sumber penerimaan daerah dari berbagai sektor mengandalkan infrastruktur jalan yang dimiliki sebab telah mewujudkan akses perekonomian lancar dan daerah cepat tumbuh," katanya.
Dengan begitu, kata dia, akan memudahkan pemerintah daerah membayar utang dari pinjaman dana PEN.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023