Gorontalo, (ANTARA GORONTALO - Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Erman Lajengke menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri kebijakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, karena merupakan kewenangan wali kota.
"Anggota legislatif tidak pernah ikut campur tangan dalam kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal mutasi pegawai, sehingga diharapkan tidak dikaitkan dengan urusan politik," kata Erman, Rabu.
Dia menjelaskan, memang ada anggapan ataupun dugaan bahwa pihak DPRD turut mengintervensi wali kota dan wakil wali kota dalam hal mutasi, namun sejauh ini tidak pernah dilakukan dan isu tersebut tidak benar dan tidak bakalan terjadi.
Erman mengakui bahwa beberapa kali memang DPRD melaksanakan dengar pendapat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, dan ditemukan adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga hanya diperingatkan dan tidak pernah ada rekomendasi untuk dimutasi.
"Kami sadar dan tidak ingin mencampuri urusan mutasi, karena yang melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai ataupun pejabat, adalah walikota bersama pimpinan lainnya," kata Erman.
Erman mengakui, bahwa memang ada yang sering ataupun mendatangi pihaknya saat akan dilaksanakan mutasi pejabat, untuk kiranya dapat diperjuangkan menduduki pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), namun secara tegas dikatakan bahwa urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah daerah dan dewan tidak akan mengintervensi.
"Saya sering menolak jika ada pegawai yang ingin diperjuangkan untuk menjadi pimpinan dinas ataupun badan dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo," Kata Erman, yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kota Gorontalo tersebut.
Dia mengatakan, bahwa penempatan pejabat pimpinan SKPD ataupun kepala bidang dan kepala seksi, serta camat dan lurah dan eselon II,III dan IV, semuanya menjadi tugas Baperjakat untuk menilai dan menentukan.
Dia menambahkan, Baperjakat yang terdiri dari sekertaris daerah, asisten, bawasda, kesbang dan walikota sebagai penentu kebijakan ataupun keputusan, tentunya mengetahui kualitas dan kemampuan calon pimpinan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Anggota legislatif tidak pernah ikut campur tangan dalam kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal mutasi pegawai, sehingga diharapkan tidak dikaitkan dengan urusan politik," kata Erman, Rabu.
Dia menjelaskan, memang ada anggapan ataupun dugaan bahwa pihak DPRD turut mengintervensi wali kota dan wakil wali kota dalam hal mutasi, namun sejauh ini tidak pernah dilakukan dan isu tersebut tidak benar dan tidak bakalan terjadi.
Erman mengakui bahwa beberapa kali memang DPRD melaksanakan dengar pendapat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, dan ditemukan adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga hanya diperingatkan dan tidak pernah ada rekomendasi untuk dimutasi.
"Kami sadar dan tidak ingin mencampuri urusan mutasi, karena yang melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai ataupun pejabat, adalah walikota bersama pimpinan lainnya," kata Erman.
Erman mengakui, bahwa memang ada yang sering ataupun mendatangi pihaknya saat akan dilaksanakan mutasi pejabat, untuk kiranya dapat diperjuangkan menduduki pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), namun secara tegas dikatakan bahwa urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah daerah dan dewan tidak akan mengintervensi.
"Saya sering menolak jika ada pegawai yang ingin diperjuangkan untuk menjadi pimpinan dinas ataupun badan dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo," Kata Erman, yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kota Gorontalo tersebut.
Dia mengatakan, bahwa penempatan pejabat pimpinan SKPD ataupun kepala bidang dan kepala seksi, serta camat dan lurah dan eselon II,III dan IV, semuanya menjadi tugas Baperjakat untuk menilai dan menentukan.
Dia menambahkan, Baperjakat yang terdiri dari sekertaris daerah, asisten, bawasda, kesbang dan walikota sebagai penentu kebijakan ataupun keputusan, tentunya mengetahui kualitas dan kemampuan calon pimpinan tersebut.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016