Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo untuk menjaga pelaksanaan Pemilu, Pileg dan Pilkada 2024 dari penggunaan politik identitas dan agama.
Hal tersebut diungkapkan Ismail Pakaya usai menghadiri peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama RI tingkat Provinsi Gorontalo, Rabu.
"Dengan balutan netralitas, saya meminta kepada ASN Kementerian Agama untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Mari kita kawal pemilihan umum ini dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan," ucap Ismail.
Staf Ahli Menaker RI itu kemudian mengajak seluruh ASN turut mengkampanyekan kepada masyarakat, untuk tidak menggunakan politik identitas karena mudharat-nya sangat besar dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa.
Agenda politik kata dia adalah satu hal yang lumrah dan merupakan agenda semua pihak sebagai warga negara Republik Indonesia, tanpa memandang suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya.
"Bagi ASN Kementerian Agama, jagalah netralitas sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh riang gembira dan suka cita," kata dia.
Kementerian Agama lada pelaksanaan Amal Bakti ke-78 tahun ini, atas nama Presiden RI, memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama di seluruh Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Hal tersebut diungkapkan Ismail Pakaya usai menghadiri peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama RI tingkat Provinsi Gorontalo, Rabu.
"Dengan balutan netralitas, saya meminta kepada ASN Kementerian Agama untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Mari kita kawal pemilihan umum ini dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan," ucap Ismail.
Staf Ahli Menaker RI itu kemudian mengajak seluruh ASN turut mengkampanyekan kepada masyarakat, untuk tidak menggunakan politik identitas karena mudharat-nya sangat besar dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa.
Agenda politik kata dia adalah satu hal yang lumrah dan merupakan agenda semua pihak sebagai warga negara Republik Indonesia, tanpa memandang suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya.
"Bagi ASN Kementerian Agama, jagalah netralitas sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh riang gembira dan suka cita," kata dia.
Kementerian Agama lada pelaksanaan Amal Bakti ke-78 tahun ini, atas nama Presiden RI, memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama di seluruh Indonesia.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024