Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Burung Indonesia, perhimpunan yang fokus pada restorasi ekosistem, mendorong Kesepakatan Pelestarian Alam Desa (KPAD) di enam desa yang berbatasan dengan hutan Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.
"KPAD ini merupakan strategi untuk mendorong pengelolaan bentang alam berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak di tingkat desa untuk berpartisipasi," kata Kusnadi Darmawan dari Burung Indonesia, Minggu.
Proses KPAD, kata dia, diawali dengan pendekatan "Participatory Rural Appraisal" (PRA) untuk mengetahui dan mengidentifikasi sumber daya masyarajat, masalah yang dihadapi, solusi untuk memecahkannya, sehingga kebutuhan masyarakat bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
"Dengan PRA, masyarakat dapat memecahkan masalah misalnya konflik terhadap alokasi air dan pencemaran lingkungan secara mandiri," imbuhnya.
Pihaknya melakukan PRA selama Juni hingga November 2014 di enam desa prioritas yakni Puncak Jaya, Makarti Jaya, Lembah Permai, Karya Baru, Karangetang dan Padengo.
Keenam desa tersebut berada di sekitar bentang hutan alam Popayato-Paguat, yang menjadi calon wilayah restorasi ekosistem Burung Indonesia.
Hingga saat ini kegiatan PRA telah dilakukan 25 kali selama enam bulan, dengan kehadiran masyarakat rata-rata 27 orang setiap pertemuan di masing-masing desa.
Kepala Desa Puncak Jaya, Slamet Riyadi mengatakan warga di desanya tertarik untuk menerapkan KPAD dalam mengatasi setiap masalah yang muncul di desa.
"Misalnya soal tanaman kakao. Kami mengembangkannya namun selama ini kualitas dan produksinya kurang. Warga di Desa Puncak Jaya sepakat untuk belajar lagi budidaya kakao yang lebih baik, sehingga petani lebih sejahtera," jelasnya.
Sejauh ini, lanjutnya, penyusunan KPAD masih dalam tahap draf ke-3 sebelum disahkan dan mulai diterapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"KPAD ini merupakan strategi untuk mendorong pengelolaan bentang alam berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak di tingkat desa untuk berpartisipasi," kata Kusnadi Darmawan dari Burung Indonesia, Minggu.
Proses KPAD, kata dia, diawali dengan pendekatan "Participatory Rural Appraisal" (PRA) untuk mengetahui dan mengidentifikasi sumber daya masyarajat, masalah yang dihadapi, solusi untuk memecahkannya, sehingga kebutuhan masyarakat bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
"Dengan PRA, masyarakat dapat memecahkan masalah misalnya konflik terhadap alokasi air dan pencemaran lingkungan secara mandiri," imbuhnya.
Pihaknya melakukan PRA selama Juni hingga November 2014 di enam desa prioritas yakni Puncak Jaya, Makarti Jaya, Lembah Permai, Karya Baru, Karangetang dan Padengo.
Keenam desa tersebut berada di sekitar bentang hutan alam Popayato-Paguat, yang menjadi calon wilayah restorasi ekosistem Burung Indonesia.
Hingga saat ini kegiatan PRA telah dilakukan 25 kali selama enam bulan, dengan kehadiran masyarakat rata-rata 27 orang setiap pertemuan di masing-masing desa.
Kepala Desa Puncak Jaya, Slamet Riyadi mengatakan warga di desanya tertarik untuk menerapkan KPAD dalam mengatasi setiap masalah yang muncul di desa.
"Misalnya soal tanaman kakao. Kami mengembangkannya namun selama ini kualitas dan produksinya kurang. Warga di Desa Puncak Jaya sepakat untuk belajar lagi budidaya kakao yang lebih baik, sehingga petani lebih sejahtera," jelasnya.
Sejauh ini, lanjutnya, penyusunan KPAD masih dalam tahap draf ke-3 sebelum disahkan dan mulai diterapkan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016