Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berupaya menyajikan data berkualitas yang sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah di berbagai sektor.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakannya di Gorontalo, Jumat, usai menghadiri Lokakarya Penguatan Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) melalui Pemetaan dan Penyusunan Data Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 di Kota Gorontalo, mengatakan ketersediaan data berkualitas masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Mengingat hal tersebut sangat berimbas pada proses pembangunan daerah yang tidak sesuai data.
"Kadang-kadang kita dihadapkan dengan data yang tidak terkini (update). Ketika kita ingin menjadikan data itu update dan kemudian data yang kita peroleh tersebut tidak ter-update sehingga yang kita dapat itu lebih parah," kata Sofian.
Menurutnya, terkait bagaimana mengelola dan menyajikan data dengan baik dan memberikan akses terkait dengan data di publik secara luas, turut menjadi tantangan serius.
Paling krusial sekali yaitu tentang data stunting. Provinsi Gorontalo terkait stunting dari 23 persen naik menjadi 33 persen.
"Saat diminta datanya oleh Kementerian, tidak diberikan, krusial. Akhirnya kami provinsi melakukan pengolahan data sendiri lewat Dinas Kesehatan melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang tidak diakui nasional, kemudian melakukan penguatan terkait menurunkan percepatan stunting sehingga ini membuat kita bingung karena data survei gizi tidak diberikan kepada kita. Jadi, kita basisnya lokal sehingga menjadi salah satu kendala," katanya pula.
Dengan adanya kegiatan ini, Sofian berharap bisa mendapatkan data prioritas. Data prioritas nasional di Tahun 2023 terdapat di 2024.
Data tersebut sumbernya dari seluruh kementerian lembaga yang awalnya ada 4.460 sumber data, akan tetapi yang di tetapkan hanya 2.404 data prioritas nasional.
Tidak hanya itu, Sekda juga meminta forum Satu Data berada di bawah kendali sekretariat SDI yang ada di Bapppeda Provinsi Gorontalo.
"Kemudian wali data yang ada di Kominfo bisa berinteraksi dengan optimal dan terus berkoordinasi dan saling sinergi dengan Bapppeda," ucapnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakannya di Gorontalo, Jumat, usai menghadiri Lokakarya Penguatan Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) melalui Pemetaan dan Penyusunan Data Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 di Kota Gorontalo, mengatakan ketersediaan data berkualitas masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Mengingat hal tersebut sangat berimbas pada proses pembangunan daerah yang tidak sesuai data.
"Kadang-kadang kita dihadapkan dengan data yang tidak terkini (update). Ketika kita ingin menjadikan data itu update dan kemudian data yang kita peroleh tersebut tidak ter-update sehingga yang kita dapat itu lebih parah," kata Sofian.
Menurutnya, terkait bagaimana mengelola dan menyajikan data dengan baik dan memberikan akses terkait dengan data di publik secara luas, turut menjadi tantangan serius.
Paling krusial sekali yaitu tentang data stunting. Provinsi Gorontalo terkait stunting dari 23 persen naik menjadi 33 persen.
"Saat diminta datanya oleh Kementerian, tidak diberikan, krusial. Akhirnya kami provinsi melakukan pengolahan data sendiri lewat Dinas Kesehatan melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang tidak diakui nasional, kemudian melakukan penguatan terkait menurunkan percepatan stunting sehingga ini membuat kita bingung karena data survei gizi tidak diberikan kepada kita. Jadi, kita basisnya lokal sehingga menjadi salah satu kendala," katanya pula.
Dengan adanya kegiatan ini, Sofian berharap bisa mendapatkan data prioritas. Data prioritas nasional di Tahun 2023 terdapat di 2024.
Data tersebut sumbernya dari seluruh kementerian lembaga yang awalnya ada 4.460 sumber data, akan tetapi yang di tetapkan hanya 2.404 data prioritas nasional.
Tidak hanya itu, Sekda juga meminta forum Satu Data berada di bawah kendali sekretariat SDI yang ada di Bapppeda Provinsi Gorontalo.
"Kemudian wali data yang ada di Kominfo bisa berinteraksi dengan optimal dan terus berkoordinasi dan saling sinergi dengan Bapppeda," ucapnya.*
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024