Mendes PDTT ajak tokoh adat bantu entaskan daerah tertinggal

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak tokoh adat di berbagai daerah, seperti Papua untuk membantu percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim itu, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, tokoh adat juga berperan penting dalam mengonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.

 
"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan, ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," kata dia.
 
Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (17/7).
 
Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak di Indonesia memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal, membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.
 
Ia menyampaikan bahwa pemilihan strategi pembangunan itu bernilai penting, karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat.

Kedua pihak, ujar dia, harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.
 
"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar-daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," kata dia.


 
Ke depan, Gus Halim berharap pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur. Hal itu selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.
 
Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.