Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah tersebut untuk bersama mengatasi masalah gizi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan gizi yang ada di Gorontalo," kata Plt Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Yosef P. Koton di Gorontalo, Rabu.
Menurutnya masalah gizi di daerah tersebut bukan hanya kurang gizi saja, tapi juga status gizi lebih.
Hasil pengukuran yang dilaksanakan memang telah terjadi penurunan, tetapi kelebihan status gizi lebih terus saja terjadi peningkatan.
"Permasalahan kesehatan, gizi dan pangan tidak hanya dapat diselesaikan oleh para pelaku di bidang terkait. Namun harus dilakukan terintegrasi, baik secara lintas sektor, lintas program, maupun lintas profesi. Tentunya keterlibatan berbagai organisasi profesi menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di Gorontalo,” kata Yosef.
Ia mengatakan saat ini Pemprov terus melakukan upaya dalam mencegah dan menangani permasalahan gizi di Gorontalo.
Salah satunya adalah lahirnya peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembelajaran gizi berbasis makanan khas daerah.
"Pemprov berharap dengan adanya kegiatan pembelajaran maka ada unsur sebagai pemberi input, unsur yang bertindak sebagai pelaksana proses dan yang akan mengevaluasi dampak dari program-program yang dilaksanakan. Semuanya tidak lain adalah mengharapkan transformasi atau perubahan perilaku dan kualitas hidup sumber daya manusia Gorontalo," katanya.
Ia pun memberikan apresiasi terbentuknya pengurus DPD Pergizi Pangan Gorontalo periode 2024 hingga 2029.
"Saya harap seluruh bentuk kolaborasi yang ada di daerah ini dapat terjalin dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gizi, pangan, dan kesehatan," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan gizi yang ada di Gorontalo," kata Plt Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Yosef P. Koton di Gorontalo, Rabu.
Menurutnya masalah gizi di daerah tersebut bukan hanya kurang gizi saja, tapi juga status gizi lebih.
Hasil pengukuran yang dilaksanakan memang telah terjadi penurunan, tetapi kelebihan status gizi lebih terus saja terjadi peningkatan.
"Permasalahan kesehatan, gizi dan pangan tidak hanya dapat diselesaikan oleh para pelaku di bidang terkait. Namun harus dilakukan terintegrasi, baik secara lintas sektor, lintas program, maupun lintas profesi. Tentunya keterlibatan berbagai organisasi profesi menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di Gorontalo,” kata Yosef.
Ia mengatakan saat ini Pemprov terus melakukan upaya dalam mencegah dan menangani permasalahan gizi di Gorontalo.
Salah satunya adalah lahirnya peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembelajaran gizi berbasis makanan khas daerah.
"Pemprov berharap dengan adanya kegiatan pembelajaran maka ada unsur sebagai pemberi input, unsur yang bertindak sebagai pelaksana proses dan yang akan mengevaluasi dampak dari program-program yang dilaksanakan. Semuanya tidak lain adalah mengharapkan transformasi atau perubahan perilaku dan kualitas hidup sumber daya manusia Gorontalo," katanya.
Ia pun memberikan apresiasi terbentuknya pengurus DPD Pergizi Pangan Gorontalo periode 2024 hingga 2029.
"Saya harap seluruh bentuk kolaborasi yang ada di daerah ini dapat terjalin dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gizi, pangan, dan kesehatan," imbuhnya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024